Menu ✖

Mode Gelap

Sorot · 12 Mei 2025 09:00 WIB ·

Polres Bengkalis Bongkar Jaringan Jual Beli Hutan di Konsesi PT BBHA


 📸 Polres Bengkalis mengungkap jaringan jual beli hutan ilegal di wilayah konsesi PT BBHA. Perbesar

📸 Polres Bengkalis mengungkap jaringan jual beli hutan ilegal di wilayah konsesi PT BBHA.

Prodesanews.com | BENGKALIS – Polisi menangkap pelaku perambahan hutan di area konsesi PT BBHA, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tersangka disebut menjual puluhan hektare lahan dengan modus kelompok tani dan meraup keuntungan ratusan juta rupiah.

Pengungkapan ini dilakukan oleh tim operasional Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis pada Sabtu, 10 Mei 2025, sekitar pukul 11.30 WIB, di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana. Kepala Satreskrim Polres Bengkalis, Iptu Yohn Mabel, mengatakan kasus ini ditemukan dalam patroli gabungan dengan pihak perusahaan.

“Kami mengamankan dua alat berat, kuitansi jual beli lahan, dan papan pembatas lahan atas nama pembeli,” kata Yohn, Senin, 12 Mei 2025.

Lokasi pengungkapan berada di titik koordinat N 01°24’33.7″ E 101°43’18.7″ dan N 01°24’30.7″ E 101°43’47.3″. Dua unit ekskavator ditemukan sedang beroperasi, masing-masing dikendalikan oleh operator berinisial RSP dan AP.

Di lokasi, petugas juga menemukan satu pondok besar dan dua pondok kecil yang digunakan para pekerja. Pemeriksaan awal mengungkap bahwa aktivitas ini dikendalikan oleh seorang pria berinisial MD, warga Bukit 9.

“Setelah interogasi awal, kami langsung menuju kediaman MD dan mengamankannya,” ujar Yohn.

MD diduga menjual lahan hutan menggunakan kedok kelompok tani. Satu bidang lahan seluas empat hektare dijual dengan harga sekitar Rp30 juta. Dari hasil pemeriksaan, polisi mencatat MD telah memperoleh keuntungan sekitar Rp385 juta dari penjualan lahan seluas ±40 hektare.

Ia juga mengaku memiliki tim yang mengatur transaksi jual beli lahan. Jejaring ini kini tengah diselidiki lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim.

Tersangka dijerat Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan ini telah diubah melalui Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Baca Juga:  BMKG: Riau Berpotensi Hujan pada Sore hingga Dinihari

Selain itu, polisi juga menjerat MD dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah melalui Pasal 36 angka 19 ayat (3) dalam undang-undang yang sama.[ril]

Artikel ini telah dibaca 740 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jalan Tenggelam di Desa Kelemantan: Ketika Warga Pinggiran Harus Bertaruh Dengan Pasang Air

29 Oktober 2026 - 23:15 WIB

Jejak Kasus Dana Desa Sukamaju, Dari Protes Warga ke Penyidikan Polisi

15 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa Sukamaju senilai Rp 241 juta di Kabupaten Bengkalis

INPEST Desak KKP Tunda Pembayaran Proyek Kampung Nelayan Bengkalis Rp 7,3 Miliar

5 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Pembangunan KNMP di Desa Kuala Alam, Bengkalis, yang disorot INPEST

HUT ke-81 TNI, Kapolres Bengkalis Serukan Soliditas TNI-Polri

5 Oktober 2026 - 12:22 WIB

Kapolres Bengkalis bersama jajaran TNI, Polri dan Forkopimda dalam peringatan HUT ke-81 TNI

Mitra SPPG Sungai Alam Bagikan Masker ke 15 Sekolah

30 September 2026 - 16:42 WIB

Siswa sekolah penerima MBG mendapat bantuan masker dari Mitra SPPG Sungai Alam

Polda Riau Mutasi Kapolres Bengkalis

26 September 2026 - 13:23 WIB

AKBP Eko Rubiyanto menerima tongkat komando Kapolres Bengkalis dari AKBP Fahrian Saleh Siregar
Trending di Sorot