PRODESANEWS.COM | PEKANBARU– YN, seorang pencari suaka asal negara Myanmar ditahan petugas Kantor Imigrasi Kelas II Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Pasalnya, pria yang dalam catatan Imigrasi, tinggal di Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Rokan Hilir sejak tahun 2020 ini memalsukan identitas diri saat membuat paspor.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Jahari Sitepu mengatakan, YN ditangkap petugas Imigrasi beberapa waktu lalu. Saat itu warga negara Myanmar tersebut berada di loket penerimaan berkas permohonan pembuatan paspor.
“Karena dicurigai sebagai WNA yang akan membuat paspor. Kita mengamankan warga negara Myanmar ini saat melakukan permohonan berkas paspor,” ujarnya, Senin (27/06/2022).
Saat pembuatan paspor, sambung Jahari, YN melampirkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan Buku Nikah. Namun setelah diperiksa ternyata semua dokumen tidak sah.
“Semua dokumennya tidak sah atau palsu. Dia ini (YN- red) memiliki dokumen dan dikeluarkan oleh UNHCR Malaysia, menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pencari suaka asal Myanmar,” jelas Jahari.
Lanjutnya, setelah diperiksa, terhadap YN dinaikkan status pemeriksaan menjadi penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. YN lditahan dan dititipkan di Lapas Bagansiapiapi 20 hari kedepan terhitung 23 Juni sampai 12 Juli mendatang.
Jahari juga mengingatkan seluruh imigran di Indonesia, terkhusus bagi pengungsi dan pencari suaka agar selalu bersikap baik dan mentaati seluruh aturan yang berlaku. Termasuk tidak membuat kegaduhan di negeri ini.
“Kami sadari bahwa pengungsi dan pencari suaka yang ada di Riau ini sudah tak sabar untuk dipindahkan ke negara ketiga. Ikuti saja aturannya, jangan coba-coba melawan hukum. Begini jadinya kalau melanggar, tersangka langsung kita pidanakan,” pungkas Kepala Kanwil Kemenkumham Riau ini.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Bagansiapiapi, Agus Susdamajanto menyebut, pria asal negara Myanmar ini ditahan karena nekat memberikan data palsu. YN kini dijerat UU Keimigrasian dan terancam hukuman 5 tahun penjara.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 126 huruf C. Maka tersangka terancam penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta,” ujar Agus singkat.(ril)
Sumber: (MC Riau)
