Menu ✖

Mode Gelap

Sorot · 7 Jul 2025 13:00 WIB ·

Dorong Kemandirian Petani, Dinas TPHP Bengkalis Gulirkan Program Strategis DAK Non Fisik 2025


 📸 Dinas TPHP Bengkalis melaksanakan dua program strategis DAK Non Fisik 2025: Sekolah Lapang dan Layanan Operasional BPP untuk meningkatkan kapasitas petani secara berkelanjutan. Perbesar

📸 Dinas TPHP Bengkalis melaksanakan dua program strategis DAK Non Fisik 2025: Sekolah Lapang dan Layanan Operasional BPP untuk meningkatkan kapasitas petani secara berkelanjutan.

PRODESANEWS.COM | BENGKALIS – Kabupaten Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP), pemerintah daerah melaksanakan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 yang dirancang untuk mengangkat kapasitas dan kemandirian para petani.

Dua program strategis menjadi fokus utama: Sekolah Lapang dan Layanan Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Keduanya digulirkan serentak melalui Bidang Penyuluhan Dinas TPHP dan menyasar seluruh kecamatan yang ada di Bengkalis.

Sekolah Lapang menjadi pendekatan utama dalam meningkatkan kapasitas petani. Sebanyak 110 kelompok tani dilibatkan dalam pembelajaran langsung di lahan pertanian mereka. Konsep yang diusung bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pendidikan partisipatif yang berbasis praktik. Petani diajak memahami dan memecahkan persoalan teknis langsung di lapangan, dalam suasana yang akrab dan aplikatif.

Kepala Dinas TPHP Kabupaten Bengkalis, H. Tarmizi, menjelaskan bahwa program Sekolah Lapang telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Tahap pertama telah menjangkau 11 kecamatan, dan saat ini kegiatan tengah berlangsung di Kecamatan Mandau.

“Setelah Mandau, program akan terus berlanjut ke Tahap II sesuai jadwal. Kami pastikan pelaksanaannya merata dan tepat sasaran,” ujar H. Tarmizi.

Tidak kalah penting, program Layanan Operasional BPP juga digencarkan. Seluruh 11 BPP di Kabupaten Bengkalis mendapat dukungan untuk memperkuat kelembagaan penyuluhan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian di tingkat tapak. Fokus utama program ini ialah memperkuat layanan teknis yang menunjang ketahanan pangan lokal, serta memastikan pendampingan petani berlangsung efektif.

Adi Zulhami, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas TPHP Bengkalis, menyebut bahwa pelaksanaan DAK Non Fisik ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinergi ini, menurutnya, bukan hanya bentuk dukungan struktural, tetapi juga strategis dalam menghadapi tantangan dunia pertanian yang semakin kompleks.

Baca Juga:  Kades Purna Tugas, Pemdes Prapat Tunggal Gelar Perpisahan

“Dengan dua program ini, kami ingin mendorong petani menjadi lebih adaptif, produktif, dan berdaya saing. Sekaligus mengedepankan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” jelas Adi.

Program yang sudah berlangsung sejak Juni 2025 ini dijadwalkan akan berakhir pada Agustus mendatang. Selama tiga bulan penuh, petani dibina langsung oleh para penyuluh, tidak hanya dari sisi teknis budidaya, tetapi juga aspek manajemen usaha tani, efisiensi produksi, serta inovasi pemanfaatan sumber daya lokal.

Menurut Adi, kegiatan ini bukan semata rutinitas anggaran, tetapi investasi jangka panjang. “Kami ingin menciptakan petani yang bukan hanya bisa bertahan, tapi juga tumbuh menjadi pelaku utama pertanian modern di daerah,” katanya.

Di tengah tekanan perubahan iklim, fluktuasi harga hasil pertanian, dan tantangan regenerasi petani muda, program seperti ini menjadi krusial. Sekolah Lapang, dengan pendekatannya yang langsung dan aplikatif, dianggap mampu membentuk ekosistem pembelajaran yang adaptif. Sementara penguatan operasional BPP memperkokoh jejaring kelembagaan di tingkat lokal agar tetap tangguh menghadapi dinamika zaman.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap, melalui dua program strategis ini, akan tercipta pertanian lokal yang produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Lebih dari itu, petani diharapkan tumbuh sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek intervensi kebijakan.

[pnc/ril]

Artikel ini telah dibaca 32 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jejak Kasus Dana Desa Sukamaju, Dari Protes Warga ke Penyidikan Polisi

15 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa Sukamaju senilai Rp 241 juta di Kabupaten Bengkalis

INPEST Desak KKP Tunda Pembayaran Proyek Kampung Nelayan Bengkalis Rp 7,3 Miliar

5 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Pembangunan KNMP di Desa Kuala Alam, Bengkalis, yang disorot INPEST

HUT ke-81 TNI, Kapolres Bengkalis Serukan Soliditas TNI-Polri

5 Oktober 2026 - 12:22 WIB

Kapolres Bengkalis bersama jajaran TNI, Polri dan Forkopimda dalam peringatan HUT ke-81 TNI

Mitra SPPG Sungai Alam Bagikan Masker ke 15 Sekolah

30 September 2026 - 16:42 WIB

Siswa sekolah penerima MBG mendapat bantuan masker dari Mitra SPPG Sungai Alam

Polda Riau Mutasi Kapolres Bengkalis

26 September 2026 - 13:23 WIB

AKBP Eko Rubiyanto menerima tongkat komando Kapolres Bengkalis dari AKBP Fahrian Saleh Siregar

Kementerian Komdigi Pastikan Surat Pemadaman Internet Nasional Hoaks

25 September 2026 - 08:00 WIB

Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo memastikan surat pemadaman internet nasional adalah hoaks.
Trending di Nasional