Prodesanews.com | Selat Panjang – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan status Siaga Bencana Hidrometeorologi hingga 31 Desember 2025. Kebijakan ini diambil menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem akibat pembentukan siklon tropis di wilayah Sumatra, termasuk Riau.
BMKG menempatkan Kepulauan Meranti dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Ancaman yang diwaspadai meliputi banjir rob, genangan permukiman, angin kencang, hingga gelombang laut tinggi yang berisiko mengganggu pelayaran dan keselamatan nelayan.
Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menegaskan penetapan status siaga dilakukan sebagai langkah mitigasi dini agar pemerintah tidak bergerak terlambat. “Kami tidak ingin menunggu sampai bencana terjadi. Seluruh perangkat daerah harus siaga dan bergerak sejak sekarang,” kata Asmar, Sabtu, 13 Desember 2025.
Ia juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Meranti memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke tingkat desa. “BPBD harus berkoordinasi dengan TNI-Polri, camat, dan kepala desa untuk memetakan titik rawan serta memberi pemahaman kepada masyarakat,” ujar Asmar.
Sejak sepekan terakhir, BPBD mulai melakukan pemetaan intensif di wilayah berisiko tinggi, terutama Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Timur, dan Rangsang Barat. Sejumlah desa pesisir yang sebelumnya terdampak banjir rob kembali masuk dalam daftar pengawasan prioritas.
Selain pemetaan, BPBD menyiapkan sarana dan prasarana darurat, mulai dari lokasi evakuasi, jalur penyelamatan, hingga skema distribusi bantuan. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pemerintah kecamatan diperkuat guna memastikan respons cepat dan terukur.
Cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan dampak ekonomi di wilayah kepulauan. Gangguan aktivitas melaut dan pelayaran dapat menekan pendapatan nelayan, sementara banjir rob berulang berisiko merusak infrastruktur pesisir, menghambat distribusi barang, serta mengganggu perdagangan dan layanan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah mengimbau warga pesisir, khususnya nelayan, meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi peringatan dini BMKG. Warga di kawasan rawan banjir juga diminta menyiapkan kebutuhan penting serta dokumen pribadi untuk memudahkan proses evakuasi apabila kondisi cuaca memburuk. [pnc/ril]
