BENGKALIS – Krisis layanan penyeberangan Ro-Ro Bengkalis–Sungai Selari kembali memanas. Sejumlah organisasi mahasiswa mendesak Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bengkalis, M Adi Pranoto, mundur karena dinilai gagal menghadirkan solusi yang komprehensif.
Desakan itu mengemuka dalam pertemuan terbuka antara mahasiswa dan Dishub Bengkalis bersama Komisi II DPRD di Aula Kantor Dishub, Selasa (16/9/2025) sore. Hadir dalam forum tersebut perwakilan PMII, GMNI, HMI, Himapersis, serta BEM Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng).
Ketua Umum PC PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menyebut persoalan Ro-Ro bukan hanya sebatas teknis kapal docking atau harga tiket, tetapi menyangkut lemahnya tata kelola, minim transparansi, hingga masih maraknya pungutan liar. Menurutnya, kondisi dermaga di Air Putih maupun Sungai Selari juga tidak efektif sehingga salah satu operator enggan menambah armada.
“Dishub selalu bergerak setelah masyarakat resah dan turun beraksi. Padahal seharusnya ada mitigasi dan perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Ini bukti lemahnya manajemen,” tegas Syahrul.
Mahasiswa juga menilai program e-Ticketing yang digagas Dishub tidak menjawab akar masalah. Mereka menilai, problem utama justru terletak pada integritas petugas, sistem pengelolaan yang tidak transparan, serta keterbatasan armada dan buruknya pemeliharaan dermaga.
“Kalau manajemen pelabuhan Ro-Ro masih amburadul dan kapal terbatas, krisis akan terus berulang. E-Ticketing bukan solusi cepat,” tambah Syahrul.
Sebagai alternatif, mahasiswa mengusulkan pembentukan posko pengaduan masyarakat, transparansi informasi publik, pembentukan satgas gabungan mahasiswa–pemerintah, hingga percepatan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan Ro-Ro secara profesional.
Mereka memberi tenggat waktu 30 hari kepada Dishub Bengkalis untuk menunjukkan progres nyata. Jika tidak, aliansi mahasiswa siap kembali turun ke jalan dengan tuntutan utama mendesak Kepala Dishub mundur dari jabatannya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Rindra Wardana alis Iyan Kancil menekankan, pentingnya pengawasan dan sanksi tegas. Termasuk kemungkinan dibuatnya regulasi khusus soal penerobosan antrian. Namun, mahasiswa menilai pengawasan saja tidak cukup jika Dishub tidak serius menindaklanjuti.
“Ini harus diseriusi oleh Dishub, jangan dibiarkan berlalu. Karena kondisi ini sudah cukup lama, bahkan sudah puluhan tahun persoalan ro-ro ini tidak tuntas,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, agar Dishub tidak hanya fokus pada solusi teknis, melainkan memperbaiki etika dan kedisiplinan petugas, termasuk memberikan sanksi tegas bagi oknum yang bermain di lapangan.
Sedangkan Kadishub Bengkalis M Adi Pranoto menyampaikan berbagai kendala teknis dan nonteknis. Bahkan dirinya menyampaikan, bahwa permasalahan utama Roro ini yang diketahui Dishub, sendiri hanya 4 yakni adap dari pengguna jasa dan petugas, sistem penjualan tiket, kekurangan armada dan tiket murah.
Ia menyebutkan, Dishub berkomitmen menindaklanjuti sejumlah usulan, termasuk peningkatan transparansi informasi publik, rotasi petugas, percepatan kajian pembentukan BLUD, serta penyusunan sistem e-ticketing dengan mekanisme yang lebih terbuka.
Sumber: riaupos
