Menu

Mode Gelap

Sorot · 12 Mar 2022 12:32 WIB ·

Kunjungan Ke KPU Bengkalis, Syamsurizal Tolak Wacana Penundaan Pemilu


 Teks foto :  Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Dr. Syamsurizal, SE, MM foto bersama Pengurus KPU Bengkalis, Jumat (11/03/2022). Perbesar

Teks foto : Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Dr. Syamsurizal, SE, MM foto bersama Pengurus KPU Bengkalis, Jumat (11/03/2022).

PRODESANEWS.COM | BENGKALIS — Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Dr. Syamsurizal, SE, MM menolak keras wacana penundaan pemilu karna bertentangan dengan undang-undang, hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi kantor KPU Bengkalis.

“Kami dari Partai PPP sangat tidak setuju, disamping juga menabrak atau melanggar Undang-Undang. Sangat tidak setuju dengan pengunduran penyelenggaraan pemilu itu, ini hak rakyat untuk menentukan siapa pemegang mandat kekuasaan negara ini. DPR-RI juga belum pernah membahasnya,”ujar Syamsurizal saat diwawancari usai kunjungan kerja di KPU Kabupaten Bengkalis, Jumat (11/3/2022).

Lebih lanjut ia menjelaskan, “Wacana ini sudah dibantah oleh media dan para pakar hukum di tanah air. Termasuk saya sendiri, saya mengatakan tempo hari ketika diwawancarai RRI Pekanbaru, saya katakan alasan dari Parpol itu mengusulkan pengunduran Pemilu, misalnya dalam rangka mengkonsentrasikan diri guna pembenahan pemulihan ekonomi, yang morat marit, akibat Covid-19.

Saya menjawab ketika itu, pemerintah sudah tahu dan masyarakat memantau apa yang dikerjakan pemerintah, bersamaan dengan ini Undang-Undang ibukota negara baru itu ada, dan membutuhkan dana yang besar, kenapa Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur tentang hak konstitusional rakyat Indonesia itu dipatahkan dan dihilangkan, untuk mereka memilih Presiden itu setiap lima tahun sekali,”ujarnya.

Ia juga mengatakan, “Kondisi IKN itu masih hutan belukar. Kalau disana dibangun gedung DPR, Istana Presiden dan Gedung MPR nya, perumahan menteri, gedung kementerian dan rumah-rumah penduduk, sekolah-sekolah dan guru-guru. Berapa biaya yang diperlukan, nah itu yang kita katakan, layaknya dinilai atas kebijakan-kebijakan, sehingga tidak logis,”urainya.

Ia menambahkan, “Kita tidak tau apa latar belakang mereka. Ada pihak-pihak yang memerintahkan atau menyuruh menyampaikan demikian. Allahualam. Kita tidak tahu. Apakah benar-benar murni dari pemikiran pimpinan Parpol atau anggota Parpolnya. Tapi kita, dari PPP berfikiran seperti itu, karena mudah disimak oleh masyarakat, atas kebijakan pemulihan ekonomi sangat tidak bisa diterima oleh akal, karena disaat bersamaan pemerintah juga melaksanakan IKN. Jelas menabrak Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan,”tutupnya.*(ra)

Baca Juga:  Targetkan 150 Medali Emas, Ketum KONI Bengkalis dan Rombongan Tinjau Venue Porprov di Kuansing
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Inflasi di Riau Capai 7 Persen, Gubri : Ada Beberapa Upaya Yang Akan dilakukan TPID

10 Agustus 2022 - 19:00 WIB

Pedagang Bendera Musiman Keluhkan Sepinya Pembeli

10 Agustus 2022 - 15:02 WIB

Bagun Sinergi, Kasat Reskrim Coffe Morning Dengan Sejumlah Wartawan

9 Agustus 2022 - 16:29 WIB

Ini Ucapan Serta Harapan Menteri dan Sejumlah Gubernur Pada HUT Ke-65 Provinsi Riau

9 Agustus 2022 - 15:25 WIB

Jamaah Thoriqoh Naqsyabandiah Kholidiyah Desa Pedekik Gelar Acara Pringatan Tahun Baru Hijriyah Serta Penutupan Suluk

9 Agustus 2022 - 12:18 WIB

Gubri Syamsuar : Kado Spesial HUT Ke-65 Provinsi Riau

9 Agustus 2022 - 01:02 WIB

Trending di Regional