Prodesanews.com | Pekanbaru – DPRD Kabupaten Bengkalis menilai distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi akar persoalan yang membuat masyarakat di sejumlah wilayah masih kesulitan memperoleh BBM. Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Fakhtiar Qadri menilai persoalan itu tidak hanya berkaitan dengan kuota dan penerapan QR Code. Menurut dia, rantai distribusi BBM belum berjalan optimal.
Fakhtiar mengatakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota paling merasakan persoalan tersebut. Pasokan BBM masuk setiap hari. Namun, jaringan distribusi belum menjangkau semua warga yang berhak menerima BBM bersubsidi. Karena itu, DPRD meminta pemerintah mengevaluasi rantai distribusi dan memperketat pengawasan terhadap subpenyalur.
“Persoalan BBM di Bengkalis bukan semata-mata terkait kuota atau program QR Code, melainkan distribusinya yang belum berjalan optimal,” kata Fakhtiar saat Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis bertemu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau di Pekanbaru, Jumat, 26 Juni 2026.
Komisi III DPRD Bengkalis dan Dinas ESDM Provinsi Riau menggelar pertemuan untuk membahas keluhan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi, terutama di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan memimpin rombongan. Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diando Simatupang menerima rombongan tersebut bersama jajarannya.
Hendrik mengatakan DPRD menerima banyak aspirasi terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Menurut dia, jumlah SPBU yang terbatas memicu antrean kendaraan hingga beberapa kilometer.
“Masyarakat di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat saat ini masih menghadapi kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Keterbatasan jumlah SPBU menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Hendrik.
Menurut Hendrik, larangan penjualan BBM secara eceran juga menyulitkan warga yang tinggal jauh dari SPBU. Masyarakat telah menyampaikan berbagai aspirasi kepada DPRD. Mereka meminta pemerintah segera membenahi kondisi tersebut.
Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno menilai antrean panjang BBM bersubsidi bukan disebabkan kekurangan kuota. Menurut dia, kuota solar dan Pertalite sudah mencukupi. Pemerintah perlu mencari penyebab antrean yang tetap terjadi meski sudah melakukan berbagai upaya koordinasi.
Misno meminta pemerintah membentuk satuan tugas yang melibatkan seluruh pihak terkait. Satgas itu perlu mengawasi penyaluran BBM agar sesuai aturan, menindak SPBU yang melanggar, dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Saya berharap permasalahan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kebijakan agar antrean panjang BBM yang merugikan masyarakat tidak terus berulang di Kabupaten Bengkalis,” kata Misno.
Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Yong Sanusi menilai pengaturan jadwal penyaluran BBM bersubsidi di SPBU justru memicu antrean panjang. Kondisi itu juga menyulitkan nelayan dan petani. Menurut dia, SPBU seharusnya segera menyalurkan BBM yang tersedia tanpa pembatasan waktu yang berlebihan.
Yong juga meminta pemerintah memperketat pengawasan SPBU. Ia meminta pemerintah memperbaiki sistem antrean dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara jelas untuk mencegah konflik di lapangan. Selain itu, ia meminta Dinas ESDM Provinsi Riau memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Rupat Utara, dan Duri karena kebutuhan masyarakat terus meningkat.
“Saya meminta Dinas ESDM Provinsi Riau memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Pulau Bengkalis, Rupat, Rupat Utara, dan Duri, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat dan masih terjadinya kelangkaan BBM di daerah kita sebagai penghasil minyak,” kata Yong.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Sahat Marganda Tobing juga meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Langkah itu bertujuan memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
“Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Saya berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM agar tepat sasaran,” ujar Sahat.
Menanggapi masukan DPRD, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diando Simatupang mengatakan BPH Migas menetapkan kuota BBM bersubsidi. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mengawal usulan penambahan kuota berdasarkan data kebutuhan riil Kabupaten Bengkalis.
Ismon meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menyusun dokumen usulan. Dokumen itu harus memuat data pertumbuhan kendaraan, kebutuhan nelayan, dan kebutuhan sektor usaha masyarakat sesuai ketentuan.
Dinas ESDM Provinsi Riau juga memperkenalkan aplikasi Ekstar milik BPH Migas. Melalui aplikasi itu, masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha mikro dapat mengakses BBM bersubsidi sesuai mekanisme pemerintah.
DPRD Kabupaten Bengkalis dan Dinas ESDM Provinsi Riau sepakat terus berkoordinasi untuk mengupayakan penambahan kuota BBM bersubsidi.
“Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan pihak terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga dan OPD teknis Pemerintah Kabupaten Bengkalis, guna mencari solusi terbaik terhadap permasalahan distribusi BBM bersubsidi yang terjadi di Bengkalis dan Rupat,” kata Ismon.
Hendrik berharap upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil di Pulau Bengkalis maupun Pulau Rupat. Menurut dia, pasokan BBM yang lebih mudah diakses akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.[pnc/ril]
