PRODESANEWS COM | BENGKALIS – Sabtu pagi di sebuah ballroom hotel di Pekanbaru, bukan hanya sekadar pertemuan formal. Di hadapan kepala perangkat daerah dan tim asistensi dari Kemenpan-RB, suara Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso memecah keheningan dengan nada yang tak ingin dikenang sebagai seremoni biasa. Ia tidak membaca naskah, melainkan menyuarakan keresahan birokrasi yang—menurutnya—terlalu lama bersandar pada ritme administratif yang nyaman tapi stagnan.
“SAKIP dan RPJMD ini bukan dokumen pajangan. Ia harus bisa menjawab satu pertanyaan penting: apakah kerja kita sungguh dirasakan warga?” ujarnya lantang, Sabtu, 26 Juli 2025.
Pernyataan itu menjadi pembuka dalam agenda asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Agenda ini digelar secara hibrida dan menjelma menjadi ruang interogasi moral—bukan hanya administratif—terhadap kesungguhan Pemkab Bengkalis dalam membenahi birokrasi dari dalam.
Evaluasi SAKIP Bengkalis memang menunjukkan progres. Dari nilai 66,26 pada 2020, lalu naik bertahap menjadi 68,05 pada 2023. Tapi titik balik sesungguhnya baru hadir pada 2024, saat Bengkalis meraih predikat BB—satu-satunya kabupaten di Riau yang berhasil naik kelas dan menggenggam penghargaan SAKIP Award. Capaian yang menandai keberhasilan integrasi sistem pelaporan, evaluasi, dan pengukuran kinerja.
Namun, bagi Bagus, prestasi itu bukan klimaks. Ia justru mengingatkan agar euforia tak mengaburkan esensi. “Skor bukan tujuan akhir. Kita bukan sekadar mengejar angka, tapi ingin birokrasi ini menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat,” katanya.
Ia menyinggung kecenderungan sejumlah perangkat daerah yang masih bekerja dalam zona nyaman: menyusun laporan untuk menggugurkan kewajiban, bukan menyelesaikan masalah. “Kita harus ubah mindset. Dari menggugurkan kewajiban menjadi menginternalisasi tanggung jawab,” tegasnya.
Bagi Bagus, akuntabilitas bukan sekadar pelaporan yang rapi. Tapi menyangkut niat, sistem, dan keberanian melakukan koreksi internal. Ia ingin semua kepala OPD kembali menyalakan semangat awal sebagai pelayan publik. “Kalau perencanaan dan pelaksanaan tak terhubung, maka RPJMD hanya jadi album harapan tanpa wajah nyata.” tuturnya.
Pernyataan itu diamini Dr. Ing. Syawal Satibi, Ketua Tim Tenaga Ahli Penyusunan RPJMD 2025–2029, yang hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, dokumen RPJMD harus menjadi peta yang hidup, bukan arsip lima tahunan yang hanya dicetak untuk syarat hukum. “Tanpa konsistensi antara data, anggaran, dan pelaksanaan, strategi pembangunan sebesar apa pun hanya akan jadi angan-angan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Asisten Deputi Akhmad Hasmy dari Kementerian PAN-RB secara daring. Hadir pula sejumlah pejabat kunci Pemkab Bengkalis, seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Toharuddin.
Bagus memanfaatkan momentum ini untuk menekankan pentingnya koneksi antara visi daerah dengan kebutuhan lokal. Ia tak ingin RPJMD sekadar menyalin arah kebijakan nasional, tapi mampu menjelma jadi program konkret di lapangan. Dari desa, sekolah, puskesmas, hingga UMKM.
“RPJMD ini harus bisa menurunkan visi ke level tindakan. Bukan hanya dokumen bupati dan wabup, tapi milik semua lini yang memberi makna pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Bagus juga menyentil soal tekanan fiskal yang semakin menajam, serta ekspektasi publik yang kian kompleks terhadap layanan pemerintah. Karena itu, menurutnya, seluruh OPD harus bergerak serempak, menyusun perencanaan yang terukur dan berorientasi pada perubahan nyata. Tak ada ruang lagi bagi birokrasi yang bekerja sekadar karena deadline.
Tantangan terbesar menurutnya adalah membongkar kebiasaan lama yang memelihara kepatuhan formal, tapi miskin transformasi. Ia menyebut bahwa birokrasi tidak boleh puas hanya menjadi pengelola anggaran dan pelapor kegiatan. Pemerintah daerah, kata Bagus, seharusnya jadi fasilitator perubahan sosial—yang menghadirkan keadilan, pelayanan publik berkualitas, serta pemberdayaan masyarakat hingga ke pelosok.
“Apa gunanya nilai tinggi kalau rakyat masih merasa jauh dari pemerintahnya?” katanya, retoris.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk keluar dari rutinitas teknokratis, dan mulai menghidupkan orientasi pada hasil dan dampak. Baginya, paradigma akuntabilitas harus bergeser dari sekadar kepatuhan prosedural menjadi keberanian institusional untuk mengevaluasi dampak.
Di akhir sambutannya, Bagus tak meminta laporan, tapi mengajak seluruh peserta bercermin. Bagi dia, SAKIP dan RPJMD bukan alat ukur pemerintah pusat semata, melainkan cermin moral bagi setiap pejabat publik di daerah. “Tanyakan pada diri sendiri: apakah yang kita kerjakan sudah menjadi jawaban, bukan sekadar kerja?” ujarnya.
Dalam pandangan Bagus Santoso, reformasi birokrasi bukan soal template atau instrumen evaluasi. Tapi keberanian untuk keluar dari zona nyaman, menakar ulang makna jabatan, dan menjadikan birokrasi sebagai alat hidup yang berpihak pada rakyat.
[pnc/ril]
