Menu

Mode Gelap

Terkini · 13 Feb 2023 11:20 WIB ·

Selama Dua Tahun, Pemprov Riau Belum Terima PI 10 Persen Atas Blok Rokan


 Selama Dua Tahun, Pemprov Riau Belum Terima PI 10 Persen Atas Blok Rokan Perbesar

PRODESANEWS.COM | PEKANBARU – Selama kurang lebih dua tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menerima pendapatan daerah melalui Participating Interest (PI) 10% (persen) Blok Rokan.

Oleh sebab itu, Pemprov Riau pun melakukan rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, Lembaga Anti Rasuah tersebut meminta agar PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mempercepat proses PI 10% Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Hal ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Ia mengatakan bahwa Pemprov Riau juga telah meminta PT PHR untuk mempercepat proses pendapatan daerah tersebut.

“Kami sudah ada rapat dengan KPK, dan KPK minta agar PI 10% WK Rokan itu dapat dipercepat oleh perusahaan (PT PHR),” ucap Gubri, Minggu (12/2/2023) di Pekanbaru.

Gubri menyebutkan, saat ini proses PI 10% WK Rokan memasuki tahapan kedelapan, yang mana tahap ini berada di perusahaan PT PHR.

“Tapi mereka sudah komitmen menyelesaikan tahapan kedelapan itu, sehingga tahun ini sudah ada PI 10 Persen Blok Rokan yang kita terima,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubri juga sempat mengeluh belum cairnya PI 10% Blok Rokan, yang seharusnya bisa membangkitkan ekonomi dan pembangunan di Riau.

“Sekarang ini yang menjadi kendala kita dalam menghadapi PI 10 Persen dari PHR yang belum cair. Kalau PI itu sudah kita terima, ya aman,” timpalnya.

Dijelaskan mantan Bupati Siak dua periode ini, PI 10% Blok Rokan yang belum cair diperkirakan mencapai Rp1 triliun lebih selama dua tahun.

“Karena PI yang belum cair selama 2 tahun, (2021-2022). Kalau jumlahnya itu bisa Rp1 triliun lebih. Dana itu nantinya dibagi untuk lima daerah yang wilayahnya masuk Blok Rokan,” ucap Gubri.

Apalagi, lanjut Gubri, sekarang ini pemerintah daerah Riau sudah bisa menunjukkan kemandirian fiskal. Hal itu salah satu bukti pemerintahan daerah bisa menyelenggarakan otonomi daerah.

Baca Juga:  Bupati Bengkalis Umumkan Penerima Beasiswa 2024, “Janji yang Kini Dibayar Tunai”

“Saya juga baru mendapat laporan dari kepala Bapenda Riau hasil rapat di Batam. Nanti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pertemuan membahas terkait keuangan daerah pada 8 Desember 2023 mendatang, yang difokuskan di Pekanbaru. Itu mungkin salah satu hadiah untuk Riau, mudah-mudahan nanti ada kabar baik terkait PI ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu menjadi hari bersejarah bagi PT Pertamina. Sejak tanggal itulah, perusahaan plat merah in8 mengelola sepenuhnya (100%) Blok Rokan yang merupakan kawasan penghasil minyak nomor dua terbesar di Indonesia.(mcr/amn)

Artikel ini telah dibaca 119 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kasmarni Ancam Sanksi Tegas Kepala Sekolah Terlibat Pungli PPDB

8 Juni 2026 - 15:50 WIB

Kasmarni melantik 215 kepala sekolah dan menegaskan larangan Pungli PPDB di Bengkalis.

Pengendalian Korupsi Bengkalis Jadi Sorotan, Kasmarni Minta Perbaikan

8 Juni 2026 - 14:10 WIB

Bupati Bengkalis Kasmarni membuka Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026 di Kantor Bupati Bengkalis.

Kasmarni Dukung MoU Perlindungan Hukum Guru di Bengkalis

8 Juni 2026 - 13:42 WIB

Bupati Bengkalis Kasmarni menyaksikan penandatanganan MoU perlindungan hukum guru antara PGRI Kabupaten Bengkalis dan Polres Bengkalis.

Sekda Minta Satgas Perkuat Deteksi Dini Karhutla Bengkalis

4 Juni 2026 - 10:20 WIB

Sekda Bengkalis Ersan Saputra memeriksa peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan saat apel kesiapsiagaan tahun 2026.

Perpisahan SDN 4 Bengkalis Buktikan Acara Sederhana Tetap Berkesan

3 Juni 2026 - 13:00 WIB

Siswa kelas VI mengikuti Perpisahan SDN 4 Bengkalis di halaman sekolah.

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Wabup Bengkalis Soroti Pentingnya Akurasi Data

2 Juni 2026 - 10:40 WIB

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membuka pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Bengkalis.
Trending di Pemerintah Daerah