Laporan: M. Rafii
BENGKALIS – Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi tekanan fiskal, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Fakhtiar Qadri, tetap menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses Masa Sidang I.
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di delapan titik dan dijadwalkan rampung pada Sabtu. Dalam agenda tersebut, Fakhtiar turun langsung menemui masyarakat untuk mendengarkan berbagai kebutuhan dan usulan pembangunan.
Fakhtiar mengatakan, reses merupakan bagian dari amanah dan tanggung jawab anggota DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Karena itu, keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak menjadi alasan untuk berhenti menyuarakan kebutuhan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kita sebagai anggota dewan tetap menjalankan peran sebagai penyambung aspirasi. Walaupun dalam kondisi saat ini kita berada di bawah tekanan fiskal, aspirasi masyarakat tetap kita suarakan,” ungkap Fakhtiar. Jumat, (20/11).
Ia berharap tekanan fiskal yang sedang dihadapi daerah dapat segera membaik sehingga berbagai usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat bisa direalisasikan.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat masih mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, rumah ibadah, fasilitas pendidikan hingga sarana pendukung lainnya.
Fakhtiar mengakui, sejumlah kegiatan pembangunan memang sudah berjalan. Namun, realisasinya belum maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena kondisi fiskal daerah.
Khusus di Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, terdapat beberapa usulan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses. Di antaranya pembangunan rumah ibadah serta peningkatan jalan pertanian dan perkebunan.
“Untuk Desa Pedekik ada beberapa usulan, terutama rumah ibadah. Kemudian ada juga jalan pertanian dan perkebunan. Usulan tersebut kita sampaikan untuk tahun 2027,” jelasnya.
Ia berharap usulan yang telah dihimpun tersebut dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Fakhtiar menegaskan, aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses akan tetap diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan DPRD, meskipun pelaksanaan pembangunan saat ini harus menyesuaikan kondisi fiskal daerah.








