Prodesanews.com | Bengkalis — Aksi mahasiswa terkait kelangkaan BBM Bengkalis memanas setelah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menuding DPRD dan kepolisian mengingkari kesepakatan dialog terbuka yang sebelumnya mereka bangun bersama.
Puluhan mahasiswa memadati halaman Gedung DPRD Bengkalis, Rabu, 13 Mei 2026. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan krisis BBM yang dalam beberapa pekan terakhir mengganggu aktivitas masyarakat di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
Awalnya, mahasiswa berencana menggelar demonstrasi terbuka. Namun, menurut massa aksi, kepolisian meminta mahasiswa membatalkan aksi jalanan lalu menggantinya dengan forum dialog bersama DPRD Bengkalis.
GMNI menerima tawaran itu dengan syarat DPRD menggelar pertemuan secara terbuka di Ruang Sidang Paripurna. Mahasiswa menyebut seluruh pihak telah menyepakati forum tersebut sebelum aksi berlangsung.
Situasi berubah ketika massa tiba di gedung dewan. Petugas justru mengarahkan mahasiswa menuju ruang hearing yang biasa DPRD pakai untuk rapat dengar pendapat. Perubahan lokasi itu langsung memicu penolakan dan ketegangan di halaman kantor DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, M. Isa, mencoba meredam suasana. Ia meminta mahasiswa tetap mengedepankan musyawarah dalam menyampaikan aspirasi.
“Ketika masyarakat menemukan persoalan, tempat menyelesaikannya adalah meja musyawarah,” kata Isa di hadapan massa aksi.
Isa juga meminta seluruh pihak menjaga kondusifitas agar pembahasan terkait distribusi BBM dapat berlangsung tertib.
Di tengah situasi yang memanas, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, mengajak mahasiswa memasuki ruang hearing yang telah DPRD siapkan.
Menurut Fakhtiar, DPRD selama ini memakai ruangan tersebut sebagai forum resmi rapat dengar pendapat maupun penyerapan aspirasi masyarakat.
“Kami dari lembaga DPRD mengajak rekan-rekan masuk ke forum hearing yang sudah kami siapkan,” ujar Fakhtiar.
Namun penjelasan itu tidak meredakan kekecewaan mahasiswa. Koordinator aksi GMNI, Rahmad Hidayat, menegaskan pihaknya sejak awal tidak pernah mengajukan audiensi kepada DPRD.
“Surat yang kami masukkan adalah surat aksi, bukan surat audiensi,” kata Rahmad.
Ia menyebut mahasiswa baru bersedia membatalkan demonstrasi setelah muncul kesepahaman bahwa dialog berlangsung di Ruang Sidang Paripurna dan terbuka untuk publik.
Rahmad kemudian mempertanyakan perubahan keputusan saat massa tiba di gedung DPRD. Ia menilai ada pihak yang tidak menjalankan komitmen awal.
“Kenapa hari ini berbeda dengan apa yang sudah disepakati? Ini kesalahan di polisi atau di DPRD?” ujar Rahmad.
Kekecewaan itu membuat mahasiswa memutuskan kembali ke rencana awal demonstrasi. Massa menolak melanjutkan dialog di ruang hearing lalu memilih meneruskan orasi di depan gerbang kantor DPRD Bengkalis.
Mahasiswa kembali memakai pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan penyelesaian kelangkaan BBM Bengkalis yang mereka nilai semakin membebani masyarakat di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
Menanggapi sikap mahasiswa, Fakhtiar menegaskan DPRD memiliki tujuan yang sama, yakni mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM.
Ia mengatakan DPRD tetap membuka ruang penyerapan aspirasi guna mencari jalan keluar bagi masyarakat Bengkalis dan Rupat.
Meski situasi sempat memanas, aksi tidak berkembang menjadi bentrokan. Aparat kepolisian tetap berjaga di sekitar lokasi hingga demonstrasi berakhir.[*]
