Prodesanews.com | Bengkalis — Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkalis memperketat pola kerja aparatur dengan mewajibkan pelaporan kinerja bulanan. Kebijakan itu ditegaskan melalui penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja, Senin, 19 Januari 2026.
Penandatanganan berlangsung di halaman Kantor Diskominfotik Bengkalis dan diikuti pimpinan, aparatur sipil negara, PPPK paruh waktu, tenaga outsourcing, serta seluruh pegawai. Agenda ini menandai penyesuaian sistem kerja organisasi seiring perubahan mekanisme penilaian kinerja aparatur.
Kepala Diskominfotik Bengkalis Agus Sofyan menegaskan, pakta integritas dan perjanjian kinerja tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administrasi. Ia meminta setiap pegawai memahami kontrak kerja yang ditandatangani, termasuk target yang harus dicapai dan kewajiban pelaporan kinerja secara berkelanjutan.
“Saat ini sistem penilaian kinerja sudah berubah. Pelaporan tidak lagi bersifat tahunan, tetapi dilakukan secara bulanan. Ini menuntut perencanaan kerja yang lebih terukur, kedisiplinan yang konsisten, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika organisasi,” kata Agus.
Menurut dia, perubahan sistem tersebut menuntut aparatur bekerja lebih sistematis. Setiap program dan aktivitas harus dirancang sejak awal agar capaian kinerja dapat dipantau secara berkala dan akuntabel.
Selain penegakan disiplin, Diskominfotik juga mendorong lahirnya inovasi internal. Agus menyebut peran dinasnya semakin strategis sebagai penopang kegiatan pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi, dan pemanfaatan media digital secara profesional.
Ia mendorong pegawai berani menyampaikan gagasan konstruktif, baik secara langsung maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pembenahan organisasi.
Terkait pelaksanaan program tahun anggaran berjalan, Agus menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas setelah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran. Ia juga mengingatkan keterbatasan fiskal daerah menuntut penyesuaian perencanaan, tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaksanaan program.[pnc/ril]
