Prodesanews.com | BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan komitmennya dalam mendukung langkah strategis DPRD Provinsi Riau, khususnya Komisi I, yang tengah mempersiapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna menangani persoalan sengketa tanah masyarakat yang terkait dengan PT Caltex Pacific Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso saat menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim, beserta rombongan di Ruang Hang Tuah, lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Selasa, 22 April 2025.
Didampingi Sekretaris Daerah Bengkalis, Ersan Saputra TH, Wabup Bagus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, keberadaan Pansus menjadi langkah penting dalam mencari solusi hukum yang pasti dan adil bagi masyarakat yang selama ini menghadapi ketidakpastian status kepemilikan lahan.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mendukung penuh Komisi I DPRD Riau. Meski persoalan ini sebagian besar merupakan kewenangan pusat, kami di daerah tidak akan tinggal diam. Hak-hak masyarakat harus diperjuangkan melalui sinergi semua pihak,” tegas Bagus Santoso.

📸 Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso (tengah) bersama Sekretaris Daerah Bengkalis, Ersan Saputra TH (kanan) dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim (kiri)
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelesaian masalah agraria ini harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta lembaga legislatif. Ia optimistis, dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kejelasan hukum atas kepemilikan tanah rakyat dapat segera terwujud.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, mengapresiasi sambutan hangat dari Pemkab Bengkalis. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera membentuk Pansus untuk menangani persoalan agraria yang melibatkan PT Caltex Pacific Indonesia.
“Pansus ini nantinya akan menjadi fasilitator dalam mediasi, menghimpun data, serta mencarikan solusi atas sengketa tanah secara hukum dan adil. Semangat Pemkab Bengkalis menjadi dorongan moral bagi kami untuk segera bertindak,” ujar Azmi.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan dari BPN Bengkalis, Bappeda Provinsi Riau, Dinas PUPR Bengkalis, Bappeda Bengkalis, dan sejumlah kepala perangkat daerah lainnya. Kehadiran berbagai elemen ini menandai awal dari kolaborasi lintas sektor dalam upaya menyelesaikan permasalahan agraria yang telah lama membayangi masyarakat Bengkalis dan sekitarnya.[Inf]








