PRODESANEWS.COM | PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima pertemuan dengan para nelayan Pulau Rupat di Kediaman Gubernur, Minggu (06/11/2022).
Pertemuan tersebut merupakan silahturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi tentang keluh kesah yang dialaminya para nelayan mulai terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM hingga kondisi jalan di daerah Pulau Rupat.
Salah seorang nelayan, Harianto menyampaikan keluhannya kepada Gubri bahwa dirinya belum mendapatkan BLT BBM, baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.
“Kami ingin menyampaikan, masalah bantuan BLT BBM untuk nelayan ini tidak merata Pak. Banyak yang belum mendapatkannya Pak,” kata Harianto kepada Syamsuar.
Selain itu, Harianto mengatakan bahwa jalan di Desa Sukadamai Kecamatan Rupat Utara juga mengalami kerusakan. Sehingga, akses transportasi di daerahnya itu sulit dilalui saat musim hujan.
“Saya ingin menambahkan, ada lagi masalah jalan di Desa Suka damai rusak parah Pak, anak kami kalau sudah musim hujan susah untuk ke sekolah. Untuk itulah kami bertemu Bapak Gubernur,” ucapnya.
Sementara itu, Gubri Syamsuar menyambut baik kedatangan para nelayan dari Pulau Rupat. Terkait perbaikan jalan, Gubri menjelaskan bahwa Pulau Rupat merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis.
Dengan begitu, untuk memperbaiki jalan rusak di daerah tentu sudah ada aturan tertentu. Karena jalan itu ada pembagiannya, yaitu kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
“Tadi saya dengar ada keluhan dari nelayan terhadap jalan rusak, jalan inikan ada kewanangan kabupaten, provinsi dan ada juga kewanangan nasional. Terhadap jalan-jalan rusak seperti itu sebaiknya kami lihat terlebih dahulu. Kami tidak bisa sembarangan memastikan untuk perbaikinya. Karena, jika salah kewenangan, malah jadi masalah hukum,” kata Gubri menjelaskan.
Terkait BLT BBM untuk nelayan sambung Gubri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menyiapkan anggarannya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.
“Sebetulnya kalau memang itu ada bantuan dari kami, bisa juga nanti ada bantuan dari kabupaten. Sebab, pemerintah pusat telah memerintahkan ke semua kepala daerah mengeluarkan 2% (persen) dari dana transfer itu untuk dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.
Menurut Gubri, masyarakat yang membutuhkan jika nama-namanya sudah terdaftar tentu akan mendapati BLT BBM ini, baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Riau.
“Jadi hal-hal seperti begini yang mungkin tidak jelas, saya sampaikanlah sekarang disini. Oleh karena itu, walaupun nanti tidak dapat bantuan dari pusat, setidaknya mendapat BLT BBM dari kabupaten dan provinsi,” pungkas Syamsuar.(mcr/bib)
