Menu ✖

Mode Gelap

Sorot · 12 Agu 2023 08:02 WIB ·

Pemprov Riau Kembali Alokasikan BKK Kecamatan Sebesar Rp17,2 Miliar


 ? Ilustrasi. Perbesar

? Ilustrasi.

PRODESANEWS.COM | PEKANBARU – Tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp17,2 miliar untuk 172 kecamatan. Masing-masing kecamatan nantinya akan mendapatkan bantuan tersebut sebesar Rp.100 Juta.

Hal ini diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekdaprov Riau, Elly Wardhani melalui Koordinator Pemerintahan, Ade Yunisnawaty. Ia mengatakan bahwa tahun ini bantuan keuangan kecamatan tetap dialokasikan.

“Tahun ini BKK kecamatan tetap dialokasikan Rp100 juta per kecamatan. Bantuan ini telah bergulir sejak tahun 2019 lalu,” kata Ade Yunisnawaty, Jum’at (11/9/2023).

Ade menambahkan, progres penyaluran BKK kecamatan berdasarkan usulan dari kabupaten/kota. Dimana saat ini daerah yang sudah mengusulkan pencairan bantuan tersebut baru dua Kabupaten, yakni Kampar dan Rokan Hulu (Rohul).

“BKK kecamatan di Kampar dan Rohul masih dalam proses verifikasi, setelah selesai baru kita usulkan pencairan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Riau,” jelasnya.

Pun demikian, Ade mengatakan pihaknya sudah menyurati kabupaten/kota lainnya untuk segera mengusulkan pencairan bantuan keuangan kecamatan, sehingga bisa segera dilakukan verifikasi.

“Tapi biasanya mengacu tahun-tahun sebelumnya mereka bulan September atau Oktober baru mengusulkan. Jadi tidak begitu susah proses pencairan, hanya saja harus ada usulan dari kabupaten kota,” terangnya.

Terkait juknis, Ade menyampaikan bahwa bantuan keuangan kecamatan ini sudah dijelaskan kegunaannya. Dimana untuk tahun ini, bantuan lebih difokuskan untuk peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

“Kalau sebelumnya kan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, tahun ini bantuan digunakan untuk peningkatan Kamtibmas, pencegahan radikalisme dan narkoba, pembinaan kerukunan umat beragama dan pengawasan orang asing oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) saat turun lapangan. Termasuk untuk pemantauan dana desa di masing-masing kecamatan,” pungkasnya.(ril)

Baca Juga:  Jalan Lintas Sumbar-Riau Kembali Longsor, Kalaksa BPBD Riau Imbau Pengguna Jalan Waspada Lakukan Perjalanan

 

 

 

 

(Sunber: media center riau )

Artikel ini telah dibaca 265 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tutup MTQ ke-51Tingkat Kabupaten, Bagus Santoso Ingatkan MTQ Harus Jadi Gerakan Membumikan Al Quran

22 November 2026 - 20:43 WIB

Tekanan Fiskal Daerah, Fakhtiar Qadri Tetap Tampung Aspirasi Lewat Reses

21 November 2026 - 06:13 WIB

MEMBANGUN DESA TAK CUKUP DENGAN ASPAL DAN ANGGARAN: Menguji Partisipasi Warga di Pedekik dan Sungai Batang

19 November 2026 - 12:05 WIB

Ketua RT bersama masyarakat berdiskusi tentang rencana usulan pembangunan desaWarga bersama ketua RT bermusyawarah membahas usulan dan kebutuhan pembangunan desa.

Jalan Tenggelam di Desa Kelemantan: Ketika Warga Pinggiran Harus Bertaruh Dengan Pasang Air

29 Oktober 2026 - 23:15 WIB

Jejak Kasus Dana Desa Sukamaju, Dari Protes Warga ke Penyidikan Polisi

15 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa Sukamaju senilai Rp 241 juta di Kabupaten Bengkalis

INPEST Desak KKP Tunda Pembayaran Proyek Kampung Nelayan Bengkalis Rp 7,3 Miliar

5 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Pembangunan KNMP di Desa Kuala Alam, Bengkalis, yang disorot INPEST
Trending di Sorot