PRODESANEWS.COM | BENGKALIS – Lintas Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja (Raker) bersama OPD terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, di ruang rapat paripurna, Selasa (24/01/2023).
Adapun OPD yang hadir dalam raker ini diantaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Kabupaten Bengkalis,,serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam yang memimpin raker tersebut menyampaikan bahwa DPRD ingin mengetahui sejauh mana persiapan dan rancangan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
“Pada tahun 2023 ini anggota DPRD banyak yang turun ke lapangan, maka akan ada banyak pertanyaan di masyarakat terkait hal tersebut,” ucap H. Khairul Umam.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II Hendri menyampaikan bahwa Pilkades tetap bisa dilaksanakan sebelum 1 November 2023 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri yaitu memperhatikan kondusifitas dan keamanan daerah.
“Untuk Pilkades sudah ada Perda dan Perbupnya, Selain berkaitan dengan keamanan Kabupaten Bengkalis tidak ada masalah termasuk ekonominya, maka melalui rapat ini saya mengusulkan agar Pilkades ini tetap dilaksanakan dan tidak ditunda lagi sehingga aspirasi dari kepala desa bisa dilaksanakan,” ujar Hendri.
Senada dengan Hendri, Ketua Bapemperda Sanusi menyampaikan bahwa, dari aspek sosiologis tidak ada satu hal mustahak yang membuat Pilkades ini ditunda, dari aspek yuridis hanya Juknisnya saja yang belum.
“Namun bisa mengacu pada juknis yang lama. Kemudian dari aspek ekonomis anggaran sudah disiapkan. Oleh karena itu saya setuju untuk tetap melaksanakan Pilkades di tahun 2023,” kata Sanusi.
Disisi lain, menurut Ketua Komisi IV Septian Nugraha, jika Pilkades dilaksanakan di tahun 2023, maka sebaiknya dinas terkait segera menginformasikan kepada daerah agar mereka tidak terjadi miskomunikasi.
Selanjutnya, anggota Komisi I Al Azmi dalam penyampaiannya mengatakan, Dinas PMD perlu mendata daerah mana yang bisa melaksanakan Pilkades di Tahun 2023 dan 2024 nanti.
“Karena anggota DPRD punya konstituen yang ingin mengetahui kapan Pilkades dilaksanakan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan juga mengingatkan agar Dinas PMD mempersiapkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, apabila harus melaksanakan Pilkades maka perlu disurati ke desa-desa terkait hal ini.
Kemudian, Wakil Ketua I Syahrial dalam penyampaiannya mengatakan bahwa DPRD akan memberikan kesempatan kepada Dinas PMD untuk berkoordinasi dengan Bupati Bengkalis.
“Nantinya hasil rekomendasi tersebut akan dibahas di Komisi I selaku mitra kerja yang berkaitan proses dan tahapannya.” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Plt. Kepala Dinas PMD Ismail menyampaikan bahwa rekomendasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis akan disampaikan kepada Bupati Bengkalis.
“Ada mekanisme yang sudah dirancang untuk pemilihan kepala desa ini, selanjutnya pemerintah daerah akan membuat kebijakan, tahapan-tahapan yang belum ada akan dilaksanakan dalamwaktu dekat,” jelasnya.(ril)
