Menu

Mode Gelap

Sorot · 27 Jan 2022 14:12 WIB ·

Dilaporkan Mencuri TBS, Petani KPPA Kecamatan Bantan Sebut Perusahaan Salah Alamat


 Teks foto :  Sejumlah Anggota Petani Sawit KKPA Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Perbesar

Teks foto : Sejumlah Anggota Petani Sawit KKPA Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Prodesanews.com | Bengkalis-Dilaporkannya kelompok tani Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) oleh PT Meskom Agro Sarimas (MAS) ke Polres Bengkalis atas tuduhan pencurian Tandan Buah Sawit (TBS), membuat sejumlah petani sawit di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis tidak terima. Padahal mereka melakukan panen TBS ditanah milik sendiri.

Abdul Hakim, salah seorang petani mengatakan bahwa mereka bukanlah petani plasma, tapi kelompok tani yang bergabung dengan pola KKPA.

“Artinya, Kami bergabung dengan koperasi, pasca Hak Guna Usaha (HGU) dan pendirian koperasi. Hal pertama kami jelaskan bahwa konsep petani plasma dan KKPA itu berbeda,” kata Abdul Hakim,” Kamis (27/01/2022).

Menurutnya, Kalau petani plasma mendapatkan lahan dari bagian HGU perusahaan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pola KKPA adalah pola dimana masyarakat menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada koperasi yang membangun kemitraan dengan perusahaan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan penyerahan lahan, yang ditandatangani pada tahun 2005 silam.

“Saya adalah orang yang ikut menandatangani penyerahan lahan tersebut, karena pada waktu itu, saya menjabat sebagai Kepala Desa. Penyebutan kelompok petani Bantan sebagai anggota plasma adalah sebuah upaya “penyesatan” pikir dengan maksud-maksud tertentu, ” tegasnya.

Perbuatan perusahaan melaporkan petani menurut Hakim lagi dinilai salah alamat, karena berbeda dengan petani plasma. Petani KKPA bukanlah anggota perusahaan, melainkan anggota koperasi, dan proses pengelolaan lahan petani dilakukan melalui pinjaman ke Bank yang dilakukan oleh koperasi, dan petani KKPA ikut menjadi bagian yang menanggung beban hutang tersebut.

“Posisi perusahaan, dalam peminjaman ini, hanyalah sebagai avalist atau penjamin. Ada keanehan di sini, di saat petani meminta hak mereka, perusahan mengatakan bahwa hal itu adalah urusan internal koperasi, tapi ketika petani memanen di lahannya sendiri, koq perusahaan melaporkan secara langsung dan tidak melalui koperasi, padahal kelompok tani adalah urusan internal koperasi,” jelasnya.

Baca Juga:  Biaya Transplantasi Hati 1 Milyar, Bocah 10 Bulan Asal Siak Butuh Bantuan Dermawan

Lebih rinci Hakim menjelaskan, kelompok tani Desa Bantan Tua dan Jangkang, secara tertulis sudah menyatakan mengundurkan diri (keluar) dari keanggotaan Koperasi Meskom Sejati (KMS) pada tanggal 26 November 2021 lalu.

Menurut ketentuan perkoperasian, anggota koperasi dapat menarik diri dari sesebuah koperasi, salah satunya dengan cara membuat keterangan/pernyataan secara tertulis. Keluarnya anggota dari koperasi Meskom Sejati, karena koperasi dipandang telah gagal dalam memperjuangkan kepentingan anggota, justru sebaliknya berpihak pada kepentingan perusahaan.

“Kami telah melalui proses bersurat, baik dengan koperasi dan perusahaan dalam hal pengunduran diri sebagai anggota KMS, namun tidak pernah ditanggapi,” pungkas Hakim.

Sementara itu, petani lainnya Nurizan membenarkan ucapan Hakim tersebut. Dia menambahkan, selama ini hak petani tidak disalurkan oleh koperasi, dan bahkan laporan yang dikeluarkan oleh koperasi bertolak belakang dengan data yang ada.

Nurizan juga membantah bahwa Petani Bantan Tua dan Jangkang melakukan pencurian, dan sebaliknya menganggap bahwa pihak koperasi atau perusahaanlah yang mencuri hak petani, dengan tidak membayar hak petani sebagaimana mestinya.

“Bayangkan, untuk lahan seluas lebih kurang 2 hektare, petani hanya mendapatkan Rp150 – 300 ribu per bulan, dan itupun tidak dibayarkan. Kami memiliki bukti rekening dan sejumlah dokumen tentang penggelapan hak petani yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Koperasi Meskom Sejati tidak pernah menjelaskan hasil kebun petani secara transparan selama bertahun-tahun, dan kami menduga telah terjadi kolusi antara koperasi dengan perusahaan, dan koperasi juga kami nilai telah membuat laporan keuangan yang bertentangan dengan fakta sebenarnya,” pungkas Nurizan.*(Ril)

Artikel ini telah dibaca 132 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Inflasi di Riau Capai 7 Persen, Gubri : Ada Beberapa Upaya Yang Akan dilakukan TPID

10 Agustus 2022 - 19:00 WIB

Pedagang Bendera Musiman Keluhkan Sepinya Pembeli

10 Agustus 2022 - 15:02 WIB

Bagun Sinergi, Kasat Reskrim Coffe Morning Dengan Sejumlah Wartawan

9 Agustus 2022 - 16:29 WIB

Ini Ucapan Serta Harapan Menteri dan Sejumlah Gubernur Pada HUT Ke-65 Provinsi Riau

9 Agustus 2022 - 15:25 WIB

Jamaah Thoriqoh Naqsyabandiah Kholidiyah Desa Pedekik Gelar Acara Pringatan Tahun Baru Hijriyah Serta Penutupan Suluk

9 Agustus 2022 - 12:18 WIB

Gubri Syamsuar : Kado Spesial HUT Ke-65 Provinsi Riau

9 Agustus 2022 - 01:02 WIB

Trending di Regional