Jakarta – Presiden Prabowo Subianto didesak segera mencopot Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. Desakan ini muncul setelah keputusan menunda pengangkatan hampir satu juta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penundaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 yang diterbitkan pada 7 Maret 2025. Dalam surat itu, pengangkatan CPNS yang seharusnya berlangsung Maret 2025 diundur menjadi Oktober 2025, sedangkan PPPK yang semula dijadwalkan Oktober 2024 bergeser ke Maret 2026.
Koordinator Nasional Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN) 2024, Fritz Alor Boy, mengecam kebijakan tersebut dan meminta Presiden Prabowo segera mencopot Menteri PANRB.
“Keputusan penundaan itu sangat merugikan. Lebih baik Pak Prabowo segera memecat Menteri PANRB,” kata Fritz kepada RMOL, Minggu (9/3).
Fritz menilai kebijakan ini melanjutkan ketidakpastian yang sebelumnya juga dirasakan para Bidan Pendidik pada 2024. Ia menyebut pihaknya telah melakukan aksi protes, namun hingga kini janji penerbitan SK PPPK bagi mereka tak kunjung direalisasikan.
“Kami sudah melakukan aksi-aksi di Kementerian PANRB. Mereka janji memberikan SK PPPK kepada Bidan Pendidik pada 2025. Kok sekarang ditunda lagi?” ujarnya.
Fritz meminta Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri PANRB agar mencabut surat edaran yang dinilai merugikan CPNS dan PPPK tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian PANRB belum memberikan tanggapan resmi.
