Menu ✖

Mode Gelap

Sorot · 19 Nov 2026 12:05 WIB ·

MEMBANGUN DESA TAK CUKUP DENGAN ASPAL DAN ANGGARAN: Menguji Partisipasi Warga di Pedekik dan Sungai Batang


 Ketua RT bersama masyarakat berdiskusi tentang rencana usulan pembangunan desa Perbesar

Ketua RT bersama masyarakat berdiskusi tentang rencana usulan pembangunan desa

**Bantuan kambing yang berkembang biak, jalan perkebunan yang memudahkan penyadap karet, hingga aspirasi warga yang belum terealisasi. Dua desa di Kabupaten Bengkalis memperlihatkan bahwa kemandirian desa bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan bagaimana masyarakat dilibatkan dan merasakan manfaat pembangunan.**

BENGKALIS – Suara embekan kambing bersahutan ketika Sulaiman melemparkan setumpuk rerumputan ke dalam kandang. Asap pembakaran rumput kering terlihat menggumpal ke langit di tengah aktivitas peternakannya di Dusun II, RT 05/RW 10, Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis.

Ada kebahagiaan tersendiri bagi Sulaiman ketika melihat jumlah kambing yang dipeliharanya semakin bertambah. Apa yang kini berkembang di kandangnya bermula dari bantuan seekor kambing melalui program ketahanan pangan Pemerintah Desa Pedekik pada 2024.

“2024 kemarin kami mengajukan proposal bantuan kelompok, dapat seekor dari pemerintah desa. Alhamdulillah sekarang sudah semakin bertambah,” ujar Sulaiman.

Bagi Sulaiman, bantuan tersebut bukan sekadar pemberian ternak. Ada peluang ekonomi yang tumbuh dari seekor kambing yang kini berkembang menjadi beberapa ekor.

Di desa yang sama, perubahan pembangunan juga dirasakan Ismail, seorang penyadap karet yang setiap hari menggantungkan penghasilan dari hasil perkebunan.

Sebelum jalan perkebunan diperbaiki, hujan menjadi persoalan tersendiri. Kendaraan sulit masuk ke kebun, sementara hasil sadapan atau ojol harus dikeluarkan untuk dijual.

“Kalau dalam kondisi hujan sulit kendaraan masuk, sehingga ojol terpaksa kami pukul. Tapi sekarang alhamdulillah tidak lagi,” kata Ismail.

Kondisi jalan perkebunan warga jl Abdul Aziz desa Pedekik

Ayah dua anak itu mengaku akses jalan yang semakin baik memberikan kemudahan dalam membawa hasil perkebunan.

Dua pengalaman warga tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan yang tepat sasaran dapat memberikan perubahan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Satu program menyentuh pemberdayaan ekonomi, sementara pembangunan lainnya membuka akses terhadap sumber penghasilan warga.

Namun, keberhasilan pembangunan desa tidak cukup diukur dari bantuan yang telah dibagikan atau jalan yang sudah diaspal. Pertanyaan lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan pembangunan, bagaimana pemerintah mengawasi program, dan apakah manfaatnya mampu bertahan dalam jangka panjang.

Dua desa di Kabupaten Bengkalis, Pedekik dan Sungai Batang, memberikan gambaran tentang bagaimana pembangunan partisipatif dijalankan sekaligus tantangan yang masih harus diselesaikan.

## Dari Aspirasi Warga Menjadi Prioritas Pembangunan

Di Desa Pedekik, proses perencanaan pembangunan diawali dengan menghimpun aspirasi masyarakat dari tingkat RT dan dusun. Usulan yang masuk kemudian dibahas melalui musyawarah dusun sebelum dibawa ke tingkat desa.

Sekretaris Desa Pedekik, Maskur, menjelaskan bahwa pemerintah desa berupaya memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, baik menyangkut infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi.

“Penjaringan aspirasi dilakukan mulai dari tingkat RT dan dusun. Usulan masyarakat kemudian dihimpun dan dibahas untuk menentukan mana yang menjadi prioritas,” jelas Maskur.

Sekretaris Desa Pedekik, Maskur SH

Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan bencana dan keadaan darurat.

Dalam musyawarah dusun, pemerintah desa melibatkan kepala dusun, keterwakilan BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dan unsur perempuan.

Pada 2026, pemerintah desa juga mulai menerapkan pola penjaringan aspirasi melalui Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mekanisme ini diharapkan memperluas ruang masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan pelayanan.

Meski demikian, Maskur mengakui tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

“Usulan masyarakat cukup banyak, bahkan lebih dari sepuluh usulan. Tetapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa harus menentukan program yang paling mendesak. Sumber pembiayaan pembangunan juga berasal dari berbagai pos, di antaranya Dana Bermasa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD), dengan tetap memperhatikan ketentuan penggunaannya.

Pemerintah desa menyebut usulan yang belum terlaksana tetap menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Baca Juga:  Diskominfotik Bengkalis Tinjau Penataan Kabel Fiber Optic

Namun, mekanisme tersebut menyisakan pekerjaan rumah. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai usulan mana yang diterima, mana yang menjadi prioritas, dan alasan suatu program belum dapat dilaksanakan.

Sebab, partisipasi tidak berhenti ketika warga selesai menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Pemerintah desa juga perlu memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut setiap aspirasi.

## Bantuan Ada, Tetapi Pembinaan Belum Maksimal

Di balik program bantuan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat, Pemerintah Desa Pedekik juga mengakui masih terdapat kelompok penerima bantuan yang belum berhasil mengembangkan usahanya.

Maskur menyebut program bantuan kelompok masyarakat yang dilaksanakan pada 2024 belum seluruhnya menunjukkan hasil maksimal.

“Ada kelompok yang berkembang, tetapi ada juga yang tidak berkembang bahkan berhenti. Memang pengawasan dan pembinaan setelah bantuan diberikan masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Pengakuan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam menilai efektivitas pembangunan partisipatif di desa.

Sebab, keberhasilan pemberdayaan tidak cukup dilihat dari berapa banyak bantuan yang disalurkan. Pemerintah desa juga harus memastikan bantuan tersebut mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Bantuan kambing yang diterima Sulaiman memperlihatkan adanya potensi keberhasilan. Namun, kondisi kelompok penerima bantuan lainnya menunjukkan bahwa hasil program belum tentu sama.

Pemerintah desa mengaku berencana melakukan pengecekan kembali terhadap kelompok penerima bantuan untuk mengetahui perkembangan usaha masing-masing.

Evaluasi tersebut penting agar program berikutnya tidak hanya mengulang pola penyaluran bantuan, tetapi juga memperbaiki pendampingan dan pengawasan.

Selain itu, Pemerintah Desa Pedekik memiliki rencana mengoptimalkan tanah aset desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pemanfaatan lahan untuk penanaman kelapa sawit melalui kerja sama dengan kelompok atau pihak pengelola.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi desa.

Di sisi anggaran, Maskur menyampaikan bahwa realisasi keseluruhan anggaran tahun 2025 berada di kisaran Rp500 juta dari pagu sekitar Rp740 juta. Ia juga menyebut angka realisasi pembangunan sekitar 51 persen.

Data tersebut masih perlu diperjelas melalui dokumen APBDes dan laporan realisasi anggaran, mengingat persentase yang disebutkan belum sepenuhnya sejalan dengan perbandingan angka nominal yang disampaikan.

Transparansi anggaran menjadi penting karena masyarakat berhak mengetahui bukan hanya program yang dilaksanakan, tetapi juga besaran biaya, volume pekerjaan, serta hasil yang diperoleh.

## Sungai Batang: Musyawarah dan Aspirasi yang Belum Tuntas

Gambaran pembangunan partisipatif juga terlihat di Desa Sungai Batang.

Kepala Desa Sungai Batang, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa pemerintah desa menghimpun usulan masyarakat dari masing-masing RT yang kemudian dibahas melalui musyawarah desa.

Masyarakat dari tiga dusun diberikan kesempatan menyampaikan kebutuhan dan mengusulkan program pembangunan.

“Setiap dusun kami berikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan. Selanjutnya, usulan tersebut dihimpun dan dibahas untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan serta menjadi prioritas masyarakat,” jelas Faisal.

Kepala Desa Sungai Batang, Muhammad Faisal

Menurutnya, pembangunan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya keinginan pemerintah desa.

Hal itu juga diterapkan dalam penyaluran sejumlah bantuan, seperti bantuan jaringan, ternak kambing dan sapi, serta rehabilitasi rumah yang mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Khusus rehabilitasi rumah, pemerintah desa mengaku memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan berdasarkan pendataan dan survei lapangan.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah rumah warga dengan atap rumbia yang memerlukan perbaikan.

“Kami tetap melihat kondisi masyarakat di lapangan. Yang paling membutuhkan harus menjadi perhatian dan prioritas,” demikian penjelasan pemerintah desa dalam wawancara tersebut.

Faisal juga menyampaikan bahwa pembangunan desa membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten. Sejumlah pembangunan yang disebutkan antara lain penanganan banjir dengan anggaran ratusan juta rupiah pada 2019, pembangunan pagar, fasilitas toilet, peningkatan jalan perkebunan, serta pembangunan parit beton di kawasan permukiman.

Baca Juga:  Di Pringatan HUT RI Ke 78, Pemdes Sungai Batang Berikan Piagam Penghargaan Kepada Masyarakat Berjasa

Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi program tetap menyesuaikan kondisi keuangan pemerintah daerah.

Di sisi pengawasan, anggota BPD Desa Sungai Batang, Muhammad Efendi, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki peran memastikan proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan.

“BPD ikut mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kami mencermati dokumen seperti RAB dan juga dokumen pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan,” jelas Efendi.

Ketua BPD Desa Sungai Batang, Muhammad Efendi

Tidak hanya mengawasi, BPD juga menjadi salah satu saluran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Menurut Efendi, setiap aspirasi yang masuk dicatat dalam buku aspirasi selama satu tahun berjalan, kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan penyusunan RKP Desa dan APBDes.

“Persoalan yang belum terselesaikan dari tahun sebelumnya tetap kami sampaikan agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan berikutnya,” katanya.

Salah satu persoalan yang masih diperjuangkan adalah kebutuhan penambahan tiang listrik PLN di kawasan gang permukiman warga.

Efendi menyebut persoalan tersebut telah diperjuangkan selama beberapa tahun, termasuk melalui pertemuan dengan pihak manajemen PLN. Namun, hingga kini belum seluruh kebutuhan tersebut terealisasi.

Bahkan, muncul wacana agar masyarakat melakukan gotong royong atau patungan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tersebut, meskipun masih menjadi alternatif terakhir.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat diselesaikan melalui kewenangan pemerintah desa. Diperlukan koordinasi dengan instansi dan pihak lain agar kebutuhan masyarakat tidak terus tertahan.

Efendi berharap pemerintah kabupaten memberikan pembinaan dan pendampingan yang lebih optimal kepada pemerintah desa.

“Jangan sampai pemerintahan desa hanya sebatas menjalankan kegiatan dan menghabiskan anggaran setiap tahun. Yang lebih penting, kegiatan itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi harus melihat hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

## Kepala Dusun Menjadi Penghubung Aspirasi

Partisipasi masyarakat tidak akan berjalan efektif tanpa saluran komunikasi yang dekat dengan kehidupan warga.

Kepala Dusun III Desa Sungai Batang, Rizal, menjelaskan bahwa masyarakat biasanya menyampaikan aspirasi secara langsung, melalui ketua RT, maupun ketika kepala dusun turun ke lapangan.

“Biasanya warga menyampaikan kebutuhan seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, fasilitas umum, maupun bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Semua aspirasi itu kami catat untuk disampaikan kepada pemerintah desa,” jelas Rizal.

Kepala Dusun tiga desa Sungai Batang Rizal (samping kiri) bersama Sekdes dan pendamping desa usai wawancara di kantor desa Sungai batang

Menurutnya, tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam pembahasan kebutuhan pembangunan.

“Tokoh masyarakat memiliki peran penting karena mereka mengetahui kondisi dan kebutuhan warga di lingkungannya,” ujarnya.

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, perempuan, hingga ketua RT, diharapkan membuat usulan pembangunan lebih mewakili kebutuhan warga secara luas.

Hal serupa disampaikan Kepala Dusun II Desa Pedekik, Ahmad Syafii.

Ia menyebut aspirasi masyarakat diterima melalui komunikasi langsung maupun melalui ketua RT. Usulan tersebut kemudian dihimpun dan dibahas bersama masyarakat untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak.

“Kami tidak menentukan sendiri pembangunan apa yang harus dilakukan. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan kebutuhan dan ikut menentukan prioritas,” kata Ahmad Syafii.

Ia mengakui masih ada sejumlah usulan yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran desa.

Selain menyampaikan aspirasi, Ahmad Syafii juga mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

“Masyarakat tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah, tetapi juga harus ikut memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan dusun,” tuturnya.

Baginya, gotong royong, menjaga fasilitas umum, dan mengawasi hasil pembangunan merupakan bagian dari kemandirian masyarakat.

## PMD Mengakui Belum Memiliki Data Menyeluruh

Pada tingkat kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki peran pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan partisipatif.

Baca Juga:  Polisi Ungkap Dua Kasus Narkotika di Bengkalis, 15 Paket Sabu Disita

Kabid Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, Tarmizi, menjelaskan bahwa musyawarah desa menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan.

“Partisipasi masyarakat itu tentu melalui musyawarah desa. Di sana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan sesuai kebutuhan masing-masing,” jelas Tarmizi.

Kabid UEM Dinas PMD, Ahmad Tarmizi

Ia menyebut berbagai unsur masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat kurang mampu, diharapkan memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi.

Namun, Tarmizi menjelaskan bahwa Dinas PMD lebih berperan dalam pembinaan dan memastikan pelaksanaan musyawarah sesuai ketentuan.

Sementara pendataan jumlah usulan masyarakat dan berapa banyak yang berhasil direalisasikan lebih banyak berada pada pemerintah desa dan kecamatan.

“Kami di PMD lebih kepada pembinaan dan memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan. Untuk data usulan dan realisasinya lebih banyak berada di pemerintah desa dan kecamatan,” jelasnya.

Dinas PMD mengakui belum memiliki data tersendiri yang menghimpun secara menyeluruh jumlah usulan masyarakat dan tingkat realisasinya.

Kondisi ini menjadi catatan penting. Sebab, tanpa data yang terintegrasi, keberhasilan pembangunan partisipatif akan sulit diukur secara menyeluruh.

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, Tarmizi menyampaikan bahwa Kabupaten Bengkalis telah memiliki 104 BUMDes yang disebut berada dalam kategori maju dan berkembang.

Menurutnya, BUMDes berpotensi membantu perekonomian desa melalui kegiatan usaha dan pelibatan masyarakat.

Namun, perkembangan masing-masing BUMDes tidak sama sehingga membutuhkan pembinaan sesuai kondisi dan potensi desa.

Dinas PMD juga mendorong penguatan budaya gotong royong sebagai bagian dari pembangunan partisipatif. Keterbatasan anggaran pemerintah membuat masyarakat perlu ikut berkontribusi dalam pembangunan lingkungan.

Terkait program BERMASA, Tarmizi menjelaskan bahwa dukungan anggaran tersebut memberikan ruang bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan masing-masing.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pengawalan langsung terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa masih terbatas.

Peran dinas lebih banyak pada pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan, sementara pelaksanaan kegiatan berada pada pemerintah desa bersama masyarakat.

## Desa Mandiri Harus Menghasilkan Perubahan

Anggota BPD Desa Pedekik, M. Farhan, menilai bahwa kemandirian desa tidak cukup dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur.

“Desa mandiri bukan hanya dilihat dari pembangunan jalan, gedung, atau fasilitas umum. Desa mandiri juga harus dilihat dari kemampuan pemerintah desa mengelola potensi, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mengembangkan ekonomi masyarakat,” ungkap Farhan.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus memiliki ruang untuk ikut menentukan arah pembangunan.

“Ketika masyarakat sudah terlibat, ekonomi mulai berkembang, dan pembangunan memberikan manfaat nyata, maka desa sedang bergerak menuju kemandirian,” katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan persoalan yang terlihat di Pedekik maupun Sungai Batang.

Di Pedekik, bantuan ternak dan perbaikan akses perkebunan telah memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat. Namun, pengakuan mengenai kelompok bantuan yang tidak berkembang memperlihatkan pentingnya evaluasi dan pembinaan.

Di Sungai Batang, musyawarah dan pencatatan aspirasi telah menjadi bagian dari mekanisme pembangunan. Tetapi, persoalan tiang listrik yang belum terealisasi menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat yang menunggu penyelesaian.

Dua potret tersebut menegaskan bahwa pembangunan partisipatif tidak dapat dinilai hanya dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap.

Pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan warga, membuka peluang ekonomi, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi hasilnya.

Pada akhirnya, desa mandiri bukanlah desa yang paling banyak mengaspal jalan atau paling besar menerima bantuan pemerintah.

Desa mandiri adalah desa yang mampu menggerakkan masyarakatnya, mengelola potensi ekonomi, membangun keterbukaan, serta memastikan setiap program menghasilkan perubahan nyata.

Sulaiman yang kini melihat kambingnya semakin bertambah dan Ismail yang lebih mudah membawa hasil sadapan dari kebun menjadi gambaran sederhana tentang arti pembangunan bagi masyarakat.

Sementara aspirasi warga yang belum terselesaikan di Sungai Batang menjadi pengingat bahwa pekerjaan pembangunan belum selesai.

**Sebab, membangun desa bukan sekadar membelanjakan anggaran untuk masyarakat. Lebih dari itu, membangun desa berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan, mengawasi, dan menikmati hasil pembangunan. Di situlah kemandirian desa sesungguhnya diuji.**

 

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jalan Tenggelam di Desa Kelemantan: Ketika Warga Pinggiran Harus Bertaruh Dengan Pasang Air

29 Oktober 2026 - 23:15 WIB

Jejak Kasus Dana Desa Sukamaju, Dari Protes Warga ke Penyidikan Polisi

15 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa Sukamaju senilai Rp 241 juta di Kabupaten Bengkalis

INPEST Desak KKP Tunda Pembayaran Proyek Kampung Nelayan Bengkalis Rp 7,3 Miliar

5 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Pembangunan KNMP di Desa Kuala Alam, Bengkalis, yang disorot INPEST

HUT ke-81 TNI, Kapolres Bengkalis Serukan Soliditas TNI-Polri

5 Oktober 2026 - 12:22 WIB

Kapolres Bengkalis bersama jajaran TNI, Polri dan Forkopimda dalam peringatan HUT ke-81 TNI

Mitra SPPG Sungai Alam Bagikan Masker ke 15 Sekolah

30 September 2026 - 16:42 WIB

Siswa sekolah penerima MBG mendapat bantuan masker dari Mitra SPPG Sungai Alam

Polda Riau Mutasi Kapolres Bengkalis

26 September 2026 - 13:23 WIB

AKBP Eko Rubiyanto menerima tongkat komando Kapolres Bengkalis dari AKBP Fahrian Saleh Siregar
Trending di Sorot