Menu ✖

Mode Gelap

Sorot ยท 22 Jul 2026 12:22 WIB ยท

Hampir 8.000 WNI Ajukan Pelepasan Kewarganegaraan, Biayanya Naik


 ๐Ÿ“ธ Ilustrasi dokumen kewarganegaraan (Sumber: Google) Perbesar

๐Ÿ“ธ Ilustrasi dokumen kewarganegaraan (Sumber: Google)

Prodesanews.com | 22 Juli 2026 โ€” Ribuan warga negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan dalam lima tahun terakhir. Pemerintah kemudian menaikkan biaya pelepasan kewarganegaraan atas permohonan sendiri dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta.

Kenaikan tarif berlaku mulai 1 Agustus 2026. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat layanan kehilangan kewarganegaraan menjadi salah satu layanan yang paling banyak diproses dalam lima tahun terakhir.

Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kementerian Hukum Dulyono pada Juni lalu menyebut, hampir 8.000 WNI mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan dalam periode tersebut. Mereka memiliki berbagai alasan, mulai dari melanjutkan pendidikan, bekerja di luar negeri, menikah dengan warga negara asing, hingga mengikuti aturan negara tujuan yang melarang kewarganegaraan ganda.

PP Nomor 30 Tahun 2026 juga mengatur tarif baru sejumlah layanan administrasi kewarganegaraan. Salah satunya adalah proses naturalisasi bagi warga negara asing (WNA).

Pemerintah mematok biaya Rp75 juta untuk permohonan naturalisasi melalui jalur umum. WNA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui jalur perkawinan membayar Rp25 juta.

Pemerintah juga menetapkan biaya Rp5 juta untuk penetapan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran atau anak yang lahir di negara dengan aturan kewarganegaraan tertentu.

Selain itu, pemerintah menetapkan biaya Rp3,5 juta untuk penerbitan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan yang bukan atas permohonan sendiri. Sementara itu, WNI yang melepas kewarganegaraan atas kemauan sendiri membayar Rp5 juta.

Sementara, dalam Jurnal Penelitian Nusantara Volume 1 Nomor 2 Februari 2025 menyebut faktor sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi keputusan sebagian WNI melepas kewarganegaraan.

Baca Juga:  Perpisahan SDN 4 Bengkalis Buktikan Acara Sederhana Tetap Berkesan

Responden mengaitkan keputusan itu dengan sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah, tingginya pajak, serta penegakan hukum yang belum memberi rasa keadilan.

Penelitian tersebut juga menemukan sejumlah faktor lain. Di antaranya kondisi ekonomi yang belum stabil, efektivitas kebijakan pemerintah, dan tantangan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Faktor-faktor itu mendorong sebagian responden mencari peluang hidup di negara lain.[pnc/ril]

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jalan Tenggelam di Desa Kelemantan: Ketika Warga Pinggiran Harus Bertaruh Dengan Pasang Air

29 Oktober 2026 - 23:15 WIB

Jejak Kasus Dana Desa Sukamaju, Dari Protes Warga ke Penyidikan Polisi

15 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa Sukamaju senilai Rp 241 juta di Kabupaten Bengkalis

INPEST Desak KKP Tunda Pembayaran Proyek Kampung Nelayan Bengkalis Rp 7,3 Miliar

5 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Pembangunan KNMP di Desa Kuala Alam, Bengkalis, yang disorot INPEST

HUT ke-81 TNI, Kapolres Bengkalis Serukan Soliditas TNI-Polri

5 Oktober 2026 - 12:22 WIB

Kapolres Bengkalis bersama jajaran TNI, Polri dan Forkopimda dalam peringatan HUT ke-81 TNI

Mitra SPPG Sungai Alam Bagikan Masker ke 15 Sekolah

30 September 2026 - 16:42 WIB

Siswa sekolah penerima MBG mendapat bantuan masker dari Mitra SPPG Sungai Alam

Polda Riau Mutasi Kapolres Bengkalis

26 September 2026 - 13:23 WIB

AKBP Eko Rubiyanto menerima tongkat komando Kapolres Bengkalis dari AKBP Fahrian Saleh Siregar
Trending di Sorot