Prioritas pemerintah kembali mengundang tanya. Di tengah ambisi besar memerangi stunting, sebuah kebijakan pengadaan kendaraan operasional muncul dengan angka yang menghentak nalar publik. Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap menggelontorkan Rp1,39 triliun hanya untuk pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik. Dengan harga satuan mencapai Rp42 juta, motor-motor ini akan menjadi tunggangan dinas bagi para pejabat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok Indonesia.
Angka itu tentu bukan sekadar statistik di atas kertas APBN. Ia adalah simbol betapa cekatannya negara menyediakan kemewahan logistik untuk program yang baru seumur jagung: Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalihnya klasik, yakni demi mobilitas pengawasan dapur pusat dan menjamin distribusi makanan hingga ke tingkat kecamatan. Namun, di balik kilau motor listrik yang ramah lingkungan itu, tersimpan ironi yang menyesakkan dada jika kita menengok ke arah gedung-gedung sekolah di pedalaman.
Di jalanan yang sama, jalur tanah merah yang berubah menjadi kubangan bubur saat hujan, ribuan guru masih harus berjibaku dengan nasib. Bagi mereka, akses transportasi adalah perjuangan antara hidup dan mati. Kita tentu belum lupa pada video-video viral tentang guru di pelosok Kalimantan atau Sulawesi yang harus mendorong motor tuanya menembus hutan, atau guru di Nusa Tenggara yang harus menyeberangi sungai deras karena jembatan yang putus tak kunjung diperbaiki.
Kontras ini menjadi satir yang pedas. Negara tampak begitu “dermawan” saat bicara soal pengadaan motor listrik seharga puluhan juta untuk mengawasi piring makan. Namun, pada saat yang sama, negara seolah mendadak “kikir” ketika bicara soal tunjangan transportasi atau pengadaan kendaraan operasional bagi guru-guru di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Padahal, tanpa keberanian para guru menembus medan ekstrem itu, pendidikan di pelosok sudah lama mati suri.
Ketimpangan ini bukan sekadar urusan teknis administrasi, melainkan soal keberpihakan. Satu unit motor operasional MBG senilai Rp42 juta itu, secara kasar, setara dengan total gaji satu tahun untuk puluhan guru honorer di pedalaman yang upahnya masih sering dirapel. Kebijakan ini menunjukkan sebuah paradoks: kita ingin memberi makan bergizi bagi anak-anak agar mereka pintar, namun kita membiarkan para pendidiknya kelelahan dan terlunta-lunta di jalanan tanpa fasilitas yang layak.
Seharusnya, pemerintah memahami bahwa efektivitas program MBG tidak melulu soal seberapa mahal motor yang dikendarai pengawasnya. Jika infrastruktur jalan menuju pelosok masih hancur, motor listrik semahal apa pun tetap akan kesulitan bergerak. Alih-alih menghamburkan triliunan rupiah untuk armada mewah yang bersifat kosmetik, anggaran tersebut akan jauh lebih bermakna jika dialokasikan untuk perbaikan akses jalan nasional atau subsidi transportasi bagi guru dan tenaga medis di pedalaman.
Pemerintah jangan sampai terjebak pada manajemen “etalase” yang indah di permukaan namun keropos di pondasi. Jangan sampai panggung megah program nasional ini berdiri di atas peluh dan air mata para guru yang merasa terabaikan. Sebab, perut yang kenyang karena asupan gizi tidak akan banyak berarti jika otak bangsa ini dibiarkan lelah di jalanan berlumpur, sementara para pengawasnya melenggang dengan fasilitas negara yang serba baru. Saatnya pemerintah meninjau ulang skala prioritasnya sebelum ketimpangan ini menjadi luka yang lebih dalam bagi dunia pendidikan kita.
Penulis: Ril
