BENGKALIS – Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Golkar, Fakhtiar Qodri, S.Sos, M.AP, menyerap aspirasi konstituen dalam kegiatan reses yang berlangsung di Desa Pangkalan Batang Barat, Kamis (19/12). Acara yang digelar di halaman rumah warga ini dihadiri sekitar tiga ratusan konstituen, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah desa.
Salah satu isu utama yang disampaikan oleh warga adalah permintaan agar pemerintah menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membina kelompok usaha bersama. Selain itu, nelayan setempat juga berharap mendapatkan bantuan berupa jaring yang sesuai dengan kebutuhan mereka. “Kami berharap adanya BLK untuk melatih masyarakat sesuai keahliannya,” ungkap seorang perwakilan konstituen.
Menanggapi hal tersebut, Fakhtiar menyampaikan potensi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan terkait hal ini. “CSR itu sifatnya untuk kepedulian sosial, dan perusahaan seharusnya membantu masyarakat di sekitarnya. Besok kami akan tanyakan bagaimana teknisnya agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” jelas Fakhtiar.
Terkait permintaan bantuan jaring untuk nelayan, Fakhtiar mengungkapkan bahwa bantuan tersebut bisa diajukan melalui pemerintah provinsi atau dinas sosial. Namun, ia menggarisbawahi bahwa data penerima bantuan harus sesuai dengan ketentuan. “Kami akan komunikasikan aspirasi ini, terutama bagi nelayan sungai yang membutuhkan jaring sungai,” katanya.
Fakhtiar juga membahas sejumlah isu lain yang diangkat oleh warga, termasuk masalah pelayanan poskesdes, infrastruktur, dan distribusi bantuan sosial. Ia mengakui bahwa pelayanan poskesdes masih memerlukan perhatian khusus dan akan berkoordinasi dengan dinas terkait. “Terkait poskesdes, saya belum bisa memberikan jawaban pasti, tetapi akan saya tanyakan ke dinas kesehatan,” ujarnya.
Dalam hal infrastruktur, Fakhtiar menyoroti pentingnya pelebaran akses jalan agar kendaraan seperti ambulans dapat masuk dengan mudah. Ia juga mengimbau warga untuk memprioritaskan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) agar pengajuan program dapat diakomodasi secara maksimal.
Selain itu, ia meminta pemerintah desa memastikan bahwa bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), diberikan kepada warga yang benar-benar berhak. “Pastikan penerima bantuan adalah mereka yang layak dan membutuhkan, agar tidak ada kesenjangan,” tegasnya.
Dalam mendukung kelompok usaha bersama, Fakhtiar mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok yang solid dengan peraturan dan kesepakatan yang jelas. “Bangun kelompok usaha yang kuat dan hindari konflik internal. Kita harus bersama-sama menciptakan kemajuan,” tambahnya.
Meskipun tidak memberikan janji pasti, Fakhtiar berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi. Ia juga mengajak warga untuk terus berkoordinasi dengannya dalam menyampaikan kebutuhan dan permasalahan. “Saya tidak berani berjanji, tetapi saya akan berjuang semaksimal mungkin,” tutupnya.
Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Desa Pangkalan Batang Barat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat, sekaligus menciptakan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif untuk pembangunan yang lebih baik.
