Menu ✖

Mode Gelap

Sorot · 22 Agu 2024 07:22 WIB ·

KPU Riau Tunggu Arahan KPU RI Terkait Perubahan Ambang Batas Pilkada


 📸 Ilustrasi (Sumber/doc: MCR) Perbesar

📸 Ilustrasi (Sumber/doc: MCR)

Prodesanews.com | PEKANBARU – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 yang merevisi ketentuan mengenai ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Revisi ini mengubah Pasal 40 ayat (1) dalam Undang-Undang (UU) Pilkada.

Dalam keputusan tersebut, partai politik atau gabungan partai tidak lagi diwajibkan untuk memperoleh 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah sebagai syarat untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Ambang batas pencalonan kini diatur antara 6,5 persen hingga 10 persen, bergantung pada jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di masing-masing wilayah.

Selain itu, dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, MK juga menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun pada saat pencalonan.

Di Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau belum memberikan tanggapan resmi terkait perubahan syarat dukungan partai politik dalam mengusung calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024.

“Pada prinsipnya, KPU Riau akan menunggu instruksi dari KPU RI setelah adanya keputusan baru dari MK terkait syarat dukungan bagi calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024,” ujar anggota KPU Riau, Nugroho Notosusanto, Rabu (21/8/2024).

Nugroho juga menegaskan bahwa Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan disesuaikan dengan putusan MK tersebut.

Baca Juga:  H Misno Dampingi Bupati Kasmarni Lepas 164 Jamaah Calon Haji di Embarkasi Batam
Artikel ini telah dibaca 156 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jalan Tenggelam di Desa Kelemantan: Ketika Warga Pinggiran Harus Bertaruh Dengan Pasang Air

29 Oktober 2026 - 23:15 WIB

Jejak Kasus Dana Desa Sukamaju, Dari Protes Warga ke Penyidikan Polisi

15 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa Sukamaju senilai Rp 241 juta di Kabupaten Bengkalis

INPEST Desak KKP Tunda Pembayaran Proyek Kampung Nelayan Bengkalis Rp 7,3 Miliar

5 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Pembangunan KNMP di Desa Kuala Alam, Bengkalis, yang disorot INPEST

HUT ke-81 TNI, Kapolres Bengkalis Serukan Soliditas TNI-Polri

5 Oktober 2026 - 12:22 WIB

Kapolres Bengkalis bersama jajaran TNI, Polri dan Forkopimda dalam peringatan HUT ke-81 TNI

Mitra SPPG Sungai Alam Bagikan Masker ke 15 Sekolah

30 September 2026 - 16:42 WIB

Siswa sekolah penerima MBG mendapat bantuan masker dari Mitra SPPG Sungai Alam

Polda Riau Mutasi Kapolres Bengkalis

26 September 2026 - 13:23 WIB

AKBP Eko Rubiyanto menerima tongkat komando Kapolres Bengkalis dari AKBP Fahrian Saleh Siregar
Trending di Sorot