Prodesanews.com | BENGKALIS – DPRD Kabupaten Bengkalis melanjutkan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, Senin, 19 Agustus 2024.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sofyan dan Syaiful Ardi, dihadiri oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, sejumlah pejabat daerah serta 27 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
Diawali penyampaian fraksi PKS, melalui juru bicaranya Abdul Khodir, ia menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam pembahasan perubahan APBD, terutama dalam hal pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi ini juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Erwan, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang tenaga kerja guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), disampaikan oleh Zainal, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran perubahan mengingat kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Fraksi PAN menyarankan agar pemerintah daerah memprioritaskan program wajib dan menunda kegiatan yang belum mendesak, serta mencari solusi untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran.
Fraksi Partai Gerindra sepakat agar Ranperda Perubahan APBD 2024 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Kemudian, Surya Budiman dari fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat menyoroti pentingnya ketelitian dalam membahas anggaran belanja daerah, terutama dalam hal skala prioritas dan menyesuaikan dengan kemampuan realisasi pendapatan daerah.
Terakhir fraksi Gabungan NasDem Persatuan Pembangunan Indonesia, diwakili oleh Firman, juga menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan perubahan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
