PRODESANEWS.COM | PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau mengusulkan anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebesar Rp 450 juta pada APBD 2023 mendatang.
Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 250 juta. Tujuan Kenaikan anggaran ini agar program bantuan hukum masyarakat miskin dari Pemprov Riau lebih maksimal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau, Elly Wardhani melalui Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum, Yan Dharmadi, Jum’at (07/10/2022).
“Usulan kita di APBD murni 2023 untuk anggaran bantuan hukum masyarakat miskin di Riau bertambah menjadi Rp 450 juta,” ujarnya.
Yan Dharmadi melanjutkan, dengan penambahan anggaran tersebut pihaknya akan memaksimalkan program bantuan hukum itu, agar masyarakat terpenuhi.
“Untuk itu, kita harap mudah-mudahan saat pembahasan APBD murni 2023 menyetujui agar program bantuan hukum ini bisa lebih maksimal lagi. Karena ini lah bentuk keseriusan Pemprov dan DPRD Riau memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin yang tersebar di 12 kabupaten/kota se Riau,” jelasnya.
Untuk penanganan perkara, Pemprov Riau akan memberi bantuan anggaran kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai pendamping perkara masyarakat miskin sebesar Rp 5 juta per tingkatan perkara.
“Untuk penanganan perkara, dalam per tingkatan itu anggarannya Rp 5 juta. Dengan rincian, tingkat pertama Rp 5 juta, banding Rp 5 juta, dan kasasi Rp 5 juta,” pungkasnya.(ril)
