Prodesanews.com | PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau tengah mengkaji rencana pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit. Opsi yang dipertimbangkan adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru atau mengoptimalkan bisnis inti dari BUMD yang sudah ada.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan hal ini setelah mengunjungi Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien pada Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.
“Saya telah meminta Kepala Dinas Perkebunan, Syahrial Abdi, untuk merancang formula yang tepat guna mendirikan BUMD Perkebunan. Semoga dalam waktu dekat kajian mengenai luas lahan yang dapat dikelola bisa segera diselesaikan,” ujar Wahid.
Inisiatif ini berangkat dari pemanfaatan lahan yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Lahan-lahan yang telah dimenangkan oleh pemerintah dalam proses litigasi dan berstatus inkrah akan dikelola oleh daerah untuk kepentingan ekonomi.
“Tadi Pak Wagub melaporkan bahwa beberapa lahan sudah memiliki keputusan hukum tetap. Nantinya, lahan tersebut akan dikelola oleh daerah melalui badan usaha,” tambahnya.
Namun, Wahid belum merinci berapa luas lahan yang akan dikelola dan berapa potensi pendapatan yang bisa dihasilkan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah ini bisa menjadi peluang baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita harus memastikan formulasi yang tepat sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” jelas Wahid.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, menyatakan kesiapannya untuk melakukan kajian terkait potensi lahan sawit yang bisa dimanfaatkan.
Saat ini, salah satu BUMD Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), memiliki anak usaha bernama SPR Trada yang telah menjajaki peluang bisnis di sektor peternakan sapi perah.
Terkait kemungkinan SPR Trada turut mengelola perkebunan sawit sesuai gagasan Gubernur Wahid, Syahrial menilai hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.
“Semua harus sesuai dengan core bisnis masing-masing. Jika memang diperlukan, maka bisa saja dibentuk BUMD baru untuk tujuan ini. Kami akan segera melakukan kajian lebih lanjut dan melaporkannya kepada gubernur,” tutupnya.(ril)
