BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis memastikan pembayaran tunda bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 akan dilakukan setelah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Riau diterbitkan.
Bupati Bengkalis, Kasmarni, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa langsung melakukan pembayaran sebelum ada kepastian hukum dari BPK. Audit ini bertujuan memastikan pembayaran dilakukan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kita masih menunggu hasil audit dari BPK. Berdasarkan hasil tersebut, akan ditentukan mana yang bisa dibayar atau tidak. Kita tidak bisa sembarangan membayar,” ujar Bupati Kasmarni saat ditemui di Gedung DPRD Bengkalis, Senin (10/3/2025).
Ia juga menyadari kondisi kontraktor yang terdampak akibat tunda bayar ini. Namun, menurutnya, Pemkab Bengkalis tetap harus mengikuti prosedur yang ada. “Kami memahami kondisi kontraktor, tetapi bagaimana lagi, kita harus menunggu keputusan dari BPK,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, dr. Ersan Saputra, menjelaskan bahwa pembayaran utang daerah memerlukan audit terlebih dahulu. Kelengkapan dokumen proyek menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan apakah pembayaran dapat dilakukan.
“Kami tidak melihat apakah itu proyek jalan atau lainnya. Jika dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan, maka tidak bisa dibayar. Perusahaan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin sesuai regulasi juga tidak akan menerima pembayaran,” jelas Ersan.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Bengkalis akan melakukan pembayaran tunda bayar secara bertahap. Ditargetkan, pada tahun 2025, pemerintah daerah tidak lagi memiliki utang tunda bayar yang tertunda dari tahun sebelumnya.
“Insyaallah, tahun 2025 tidak ada lagi utang tunda bayar. Namun, kita harus bersabar karena semua proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku,” kata Ersan.
Untuk tahun anggaran 2025, APBD Bengkalis ditetapkan sebesar Rp3,4 triliun. Diharapkan dengan anggaran tersebut, program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
Sekda Bengkalis juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus tunda bayar di tahun mendatang. “Kami berharap ke depan keuangan daerah lebih stabil, sehingga semua pembayaran bisa dilakukan tepat waktu,” tutupnya.
