Prodesanews.com | PEKANBARU – Komisi III DPRD Bengkalis melakukan konsultasi dengan DPRD Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas tugas dan wewenang dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi III dalam bidang keuangan, terkait dengan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan.
Rombongan DPRD Bengkalis disambut langsung oleh Tenaga Ahli Komisi III, Wandi Nur Ikhsan beserta staf di ruang Komisi III DPRD Provinsi Riau, Jumat, 18 Oktober 2024.
Sebagaimana diketahui, Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki fokus utama pada aspek keuangan dan ekonomi. Terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi III. Namun, terdapat perbedaan dalam hal mitra kerja antara Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis dan Komisi III DPRD Provinsi Riau.
Oleh karena itu, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan pencerahan serta masukan dari Komisi III DPRD Provinsi, sehingga perbedaan tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III Sanusi menjelaskan bahwa mitra kerja yang ada di bawah Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bagian Perencanaan dan Keuangan Daerah Setda, Bagian Perekonomian Setda, Bagian Sumber Daya Alam Setda, serta BUMD dan Penanaman Modal.
“Semua mitra kerja ini diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2022,” kata Sanusi.
Sanusi juga mempertanyakan perbedaan mitra kerja antara Komisi III DPRD Provinsi Riau dengan Komisi III Kabupaten Bengkalis, ia berharap dapat menerima masukan dan pencerahan. “Hal ini penting bagi kami untuk bisa melakukan penyesuaian mitra kerja atau aspek lainnya yang dapat memberikan kontribusi berarti bagi Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis di masa mendatang,” ujarnya.
Terkait 10 OPD yang menjadi mitra kerja di bidang keuangan dan ekonomi, hal ini sesuai dengan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan, lanjut Sanusi. Ia menekankan pentingnya Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, yang sering kali menjadi sorotan Komisi III. Aspek yang diperhatikan mencakup pajak, distribusi, perizinan, aset, dan BUMD, yang semuanya berhubungan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis.
“Untuk itu, kami berharap dapat mendengar pendapat, pengalaman, dan saran dari Komisi III DPRD Provinsi Riau,” ucap Sanusi.
Menanggapi hal tersebut, sebagai Tenaga Ahli, Wandi Nur Ikhsan menjelaskan bahwa dari 10 OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III, hanya 5 OPD yang memiliki kesamaan dengan Komisi III DPRD Provinsi Riau, yaitu BPTSP, BPKAD, Biro Ekonomi, Bapenda, dan Inspektorat. Ia juga menyoroti fakta bahwa Komisi III DPRD Provinsi tidak memiliki pokok pikiran (Pokir) yang langsung berkaitan dengan masyarakat.
Lebih lanjut Wandi menjelaskan bahwa di BPKAD, fokus utama adalah pada pengelolaan aset, mengingat banyaknya permasalahan yang timbul dalam pengelolaan aset dan keuangan. “Untuk BUMD di Kabupaten Bengkalis, Saya menyarankan agar pengembangan diarahkan pada sektor perkebunan. Dengan catatan, pengelolaan harus dilakukan oleh individu yang profesiona,l agar dapat memberikan dukungan yang menguntungkan bagi para petani,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Bengkalis Adihan, mengangkat isu tentang pajak air dan pajak sawit. Dia menyebutkan bahwa sebelumnya ada wacana bahwa provinsi akan menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dengan lead sector berada di provinsi. Dalam konteks ini, Adihan juga berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qadri mempertanyakan langkah-langkah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup dana bagi hasil (DBH), pajak, dan retribusi. Ia menanyakan apakah ada regulasi di tingkat provinsi yang diusulkan atau dikeluarkan oleh DPRD Provinsi untuk memperkuat PAD. “Kami berharap regulasi ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan yang akan datang,” katanya.
