Prodesanews.com | Bengkalis — Krisis distribusi BBM bersubsidi di Bengkalis kembali memicu antrean panjang di sejumlah SPBU yang belum terurai. Kondisi ini mendorong DPRD Bengkalis mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait mengambil langkah cepat, di tengah penerapan sistem distribusi berbasis aplikasi yang dinilai belum siap dan belum berjalan optimal di lapangan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat lintas komisi DPRD Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemilik SPBU, Senin (6/4/2026), di ruang Komisi I DPRD Bengkalis. Dalam forum itu, DPRD menilai gangguan distribusi telah berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, menyebut antrean BBM terjadi setiap hari dan menghambat mobilitas warga. “Masyarakat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Antrean panjang terjadi setiap hari dan ini sudah mengganggu aktivitas publik,” ujarnya.
📸 Fakhtiar Qodri.
Di tengah pembahasan, sorotan menguat pada sistem distribusi berbasis aplikasi yang baru diterapkan. DPRD menilai kebijakan tersebut belum didukung kesiapan teknis sehingga justru memicu gangguan distribusi di lapangan.
Anggota DPRD Bengkalis, Hendra Jeje, menegaskan kebijakan tidak boleh dijalankan lebih cepat daripada kesiapan sistem. Ia menilai penghentian distribusi sebelum sistem berjalan efektif memperburuk kondisi pasokan.
“Kalau sistemnya belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai distribusi dihentikan, tapi sistemnya belum bisa berjalan,” katanya.
Ia meminta agar data yang sudah dimiliki SPBU tetap digunakan sementara sebagai masa transisi. Menurutnya, langkah itu penting agar distribusi tidak terhenti di tengah proses penyesuaian sistem.
“Gunakan data yang ada dulu, sambil verifikasi jalan, supaya distribusi tetap berlangsung dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Dampak di lapangan terlihat dari indikasi ketimpangan distribusi. Anggota Komisi I DPRD Bengkalis, Syakib Arsalan, menyebut harga BBM di tingkat pengecer dapat mencapai Rp20 ribu per liter, yang menunjukkan pasokan tidak merata.
Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Firman, menekankan perlunya pemerataan distribusi hingga ke desa agar akses masyarakat terhadap BBM tidak timpang.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Rendra Wardana, meminta pemerintah daerah bersikap lebih tegas dalam penanganan persoalan ini, termasuk membuka opsi status tanggap darurat distribusi BBM agar penanganan lebih cepat dan terarah.
DPRD juga menyoroti jam operasional SPBU yang dinilai ikut memperpanjang antrean. Pembatasan layanan hingga pukul 20.00 WIB dianggap tidak lagi sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
Dari sisi pemerintah daerah, Asisten I Setdakab Bengkalis, Ed Efendi, menjelaskan bahwa kebijakan distribusi masih mengacu pada aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), termasuk larangan penjualan BBM secara eceran. Ia menyebut pemerintah daerah telah mengajukan kelonggaran sejak tahun lalu, namun belum mendapat persetujuan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkalis, Zulpan, menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap menjalankan aturan yang berlaku sambil mencari ruang solusi di lapangan.
Di tengah situasi itu, Ketua PMII Kabupaten Bengkalis, Syahrul Mizan, menilai antrean panjang menunjukkan sistem distribusi belum berjalan efektif. Ia menyebut warga harus mengantre lama di bawah terik matahari untuk mendapatkan BBM.
“Kalau BBM memang cukup, seharusnya antrean panjang seperti ini tidak terjadi,” ujarnya.
DPRD Bengkalis menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur agar persoalan distribusi BBM tidak terus berulang dan tidak semakin membebani masyarakat.[pnc/ril]
