PRODESANEWS.COM | BENGKALIS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis menggelar audiensi bersama pihak Diskominfo Bengkalis terkait polemik kerjasama yang memang selama ini sudah terjalin.
Diduga pihak Diskominfo Bengkalis dinilai sepihak dan pilih kasih terkait kerjasama publikasi demi kelancaran pembangunan daerah yang dinilai tidak memihak ke media massa, setelah Diskominfo Bengkalis kembali melakukan perubahan atau revisi Perbup no 39 th 2021.
Audiensi tersebut dilaksanakan pada Rabu, 9 Maret 2022 diruangan rapat kantor PWI Bengkalis Jalan Hasanudin, Kelurahan Bengkalis Kota dan dihadiri Ketua PWI Adi Putra, Sekretaris PWI Agustiawan, Plt Diskominfo Adi Sutrisno serta diikuti sekitar 20 orang anggota PWI Bengkalis dan staf Diskominfo.
Adapun hal yang di diskusikan adalah terkait kerjasama kedepan tapi dinilai sepihak. Pasalnya, revisi ini menurut versi Plt Adi Sutrisno tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Jika tetap dilakukan bisa menghambat kerjasama yang akan berlangsung,”ujarnya.
Kemudian, disinggung tentang adanya oknum dilingkungan Diskominfotik yang diduga bermain media agar mendapatkan fee dari perusahaan media tersebut.
Plt Kadiskominfo Bengkalis ini langsung membantah dan menegaskan hal tersebut tidak akan pernah terjadi.
” Tidak mungkin anggota saya berbuat kecurangan seperti itu, ia tidak tahu dan ini inisiatif pemilik media tersebut dan kami sudah tanyakan dan mereka minta maaf dan menghapus nama anggota saya, ” kata Adisutrisno.
Dalam hal tersebut, PWI Bengkalis menyarankan Diskominfo agar kembali melakukan seleksi agar media massa yang bekerjasama benar- benar media yang jelas dan sehat dan terverifikasi.
“PWI meminta Diskominfotik Bengkalis memprioritaskan kerjasama media kawan-kawan. Dan pihak Diskominfo untuk siap bekerjasama yang terjalin berkeadilan,” ujar Agustiawan sekretaris PWI.
Kembali Plt Diskominfo menjelaskan, untuk anggaran Publikasi tahun 2022 ini sebesar Rp1,6 miliar dan jumlah media yang sudah terverifikasi kerjasama Diskominfo sebanyak 182 media massa.
“Selain infotorial, galeri dan adv juga akan dilakukan dengan pesanan melalui email. Diskominfo akan melakukan terobosan baru dengan anggaran yang ditingkatkan dengan menyampaikan demi kesejahteraan insan pers,” pungkas Adi Sutrisno.
Dengan adanya polemik antara insan pers yang bertugas di Kabupaten Bengkalis dan Diskominfo dinilai bisa menghambat pembangunan atau bisa menimbulkan masalah pada pihak pemerintahan Bengkalis. Apalagi jika pihak pemerintah tidak pro dengan para insan pers.*(rafii)
