Prodesanews.com | Bengkalis — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkalis anjlok pada 2026. Meski demikian, DPRD memastikan program beasiswa daerah tetap dianggarkan sebesar Rp8,4 miliar.
Kepastian itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Bengkalis bersama perwakilan mahasiswa, Rabu, 4 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan program beasiswa yang belakangan menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa.
Audiensi dihadiri organisasi mahasiswa dari DPC GMNI Bengkalis, PC PMII Bengkalis, serta PD HIMAPERIS Bengkalis. Turut hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bengkalis.
Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno mengatakan masukan mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Ia menilai diskusi berbasis data diperlukan agar pembahasan kebijakan lebih terarah.
“Apa yang disampaikan mahasiswa tentu akan kami tindak lanjuti. Ke depan, pertemuan seperti ini sebaiknya berbasis data agar pembahasan lebih jelas,” kata Misno.
Dalam forum itu, perwakilan mahasiswa yang dipimpin Asrul Saputra meminta kepastian mengenai keberlanjutan program beasiswa daerah. Mereka menyebut munculnya keresahan di kalangan mahasiswa karena program tersebut dinilai tidak berjalan normal pada 2025.
“Kami ingin kepastian apakah program beasiswa masih berjalan atau tidak ada lagi anggaran. Beasiswa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kepada mahasiswa Bengkalis,” ujar Asrul.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Irmi Syakip Arsalan menegaskan isu yang menyebut beasiswa tidak lagi menjadi prioritas tidak benar. Menurut dia, pembahasan program tersebut telah dilakukan sejak rapat rencana kerja organisasi perangkat daerah pada Oktober tahun lalu.
Pria yang akrab disapa Ikip ini menjelaskan kondisi fiskal daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi besaran anggaran. APBD Bengkalis turun dari sekitar Rp4,6 triliun menjadi Rp2,8 triliun.
“Tidak benar jika ada informasi yang menyebut beasiswa tidak diprioritaskan. Kami justru meminta Kesra dan Dinas Pendidikan tetap menempatkan beasiswa sebagai program prioritas, meskipun jumlahnya tidak sama seperti tahun sebelumnya,” kata Ikip.
Ia menambahkan keputusan anggaran di DPRD diambil secara kolektif dan kolegial melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
Kepala Bagian Keuangan Daerah, Aready, mengatakan struktur APBD Bengkalis sangat bergantung pada transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar 85 persen. Dana tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus fisik, serta dana desa.
Menurut dia, Dana Bagi Hasil pada 2025 turun sekitar 65 persen. Penurunan itu berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
“Kebijakan transfer ke daerah yang keluar pada akhir September membuat pendapatan daerah berkurang. Setiap APBD juga harus melalui evaluasi pemerintah provinsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan,” ujar Aready.
Kepala Bappeda Bengkalis memastikan anggaran beasiswa tetap dialokasikan pada 2026 sebesar Rp8,4 miliar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah daerah menargetkan pengumuman program beasiswa pada Juni 2026 dengan proses seleksi hingga akhir triwulan ketiga.
Ia juga menyebutkan adanya perubahan mekanisme dalam petunjuk teknis program beasiswa. Selain bagi mahasiswa berprestasi dan penghafal Al-Qur’an, pemerintah daerah menambah kategori beasiswa untuk dosen serta dukungan pendidikan bagi guru PAUD.
Sejumlah mahasiswa dalam forum itu mengatakan keresahan yang muncul dipicu simpang siur informasi di masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah memastikan program beasiswa berjalan transparan dan tepat sasaran.
Anggota DPRD Bengkalis M. Isa menilai keterbukaan informasi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi di berbagai daerah.
“Transparansi informasi penting agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah dan kebijakan yang diambil pemerintah,” kata Isa.
Di akhir pertemuan, mahasiswa berharap program beasiswa daerah pada 2026 benar-benar dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disampaikan pemerintah daerah. DPRD dan pemerintah daerah menyatakan akan menjaga komunikasi dengan mahasiswa serta memastikan sektor pendidikan tetap menjadi perhatian dalam alokasi anggaran daerah.[pnc/ril]
