PRODESANEWS.COM | BENGKALIS – Sebanyak 348 orang pendamping desa/kelurahan bidang ekonomi dan pembangunan menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bengkalis, Riau yang dilaksanakan di Pendopo Wisma Daerah Sri Mahkota Jl Antara Bengkalis, Kamis (16/3/2023) pagi.
Penyerahan SK secara simbolis tersebut bersamaan dengan penyerahan reward dan penghargaan kepada 6 (enam) Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPT Puskesmas dan Pegawai.
Reward yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi mereka dalam menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas.
Bupati Kasmarni didampingi Wakil Bupati H. Bagus Santoso mengucapkan selamat dan tahniah kepada seluruh pendamping desa dan kelurahan bidang ekonomi maupun bidang pembangunan yang telah diangkat serta mendapat kepercayaan kembali untuk menjalankan tugas sebagai pendampingan desa dan kelurahan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam upaya mensukseskan program pembangunan perdesaan dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, Kasmarni menegaskan para pendamping desa dapat menjawab amanah dengan kinerja yang lebih baik, berkualitas, profesional, disiplin dan berintegritas.
“Bangun terus koordinasi, sinergi, kolaborasi dengan smua pihak yang ada di desa maupun kelurahan, mari bersama kita optimalkan kinerja pendampingan dan selalu gali potensi yang ada di desa maupun kelurahan,” ujarnya.
Bupati juga menekankan kepada pendamping desa untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja sepenuh hati jangan sampai sekehendak hati.
Sementara itu, khusus kepada Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, Kasmarni meminta agar segera melakukan evaluasi kinerja tenaga pendamping desa secara periodik, dan laporkan kepada kami.
“Bagi yang target kinerjanya tidak tercapai, akan kita beri sangsi, bahkan sampai pada tahap pemberhentian. Karena saat ini pemerintah daerah memiliki urgensi untuk lebih memerhatikan pencapaian kinerja yang riil, bukan formalitas dan angan-angan belaka,” ucapnya.
Mengenai penyerahan reward dan penghargaan kepala perangkat daerah, Bupati Kasmarni menerangkan, sejak tahun 2018, Ombudsman RI telah melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis.
“Alhamdulillah hasil penilaian tersebut terus meningkat, dimana pada tahun 2018 nilai kita 71,19 masuk zona kuning, ditahun 2019 nilai kita naik 74,30, kemudian di tahun 2021 nilai kita naik lagi menjadi 82,37 masuk zona hijau dan pada tahun 2022 nilai kita terus meroket menjadi 91,60 dengan zona hijau kategori A opini kualitas tertinggi, dan kabupaten bengkalis telah dinyatakan sebagai daerah terbaik pertama pelayanan publik di provinsi riau dan urutan ke 17 tingkat nasional,” terang Kasmarni.
Diakhir penyampaian, Kasmarni berharap semoga reward ini akan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk bisa berprestasi.
Dilain sisi, Plt Kepala Dinas PMD Ismail melalui Kabid P2M Tarmizi menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi kinerja kepada para pendamping desa sesuai dengan perintah dan arahan Bupati.
Menurutnya, Bupati menghendaki semua program terlaksana maksimal di masyarakat, terutama program Bermasa. Maka profesionalisme pendamping sangat menentukan kesuksesan program tersebut, oleh karna itu jika ditemukan ada pendamping yang bekerja tidak profesional maka dari dinas tidak segan-segan mengeluarkan Surat Peringatan.
“Tentunya kita akan melaksanakan arahan Bupati agar para pendamping desa ini bekerja profesional, dan kita akan evaluasi secara priodik agar apa yang menjadi tujuan Bupati dapat terlaksana sesuai yang diharapkan,” pungkasnya.(ril)
