Menu ✖

Mode Gelap

Sorot · 15 Apr 2024 08:15 WIB ·

Pj Sekda Riau Minta Kepala OPD Laporkan ASN yang Lakukan WFH Pasca Libur Lebaran


 ? Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra SE MM.(Sumber/Doc: MCR) Perbesar

? Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra SE MM.(Sumber/Doc: MCR)

Prodesanews.com | PEKANBARU – Pemerintah Pusat telah menerapkan sistem kerja kedinasan dari kantor atau Work From Office (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) usai libur Lebaran Idul Fitri 1445 H/2024 M. Kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 16 April sampai dengan 17 April 2024.

Pun demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, kebijakan WFH berlaku untuk ASN di instansi tertentu. Misalnya ASN bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Abdullah Azwar Anas, WFH juga dibatasi maksimal 50 persen, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing. Misalnya, jika pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi menerapkan WFH 40 persen, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO.

Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pun mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Menurut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra SE MM, kebijakan itu harus diawasi betul-betul oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat.

“Pada intinya kita dukung kebijakan pemerintah ini, karena untuk menghindari kecamatan saat arus balik Lebaran,” kata Indra, Ahad (14/4/2024).

Dijelaskannya, kepala OPD berkewajiban melaporkan terkait ASN yang melakukan WFH dengan alasan-alasan sesuai pemberian WFH tersebut.

“Tentu dan harus dilaporkan oleh kepala OPD terkait ASN yang WFH dengan justifikasinya. Karena jangan sampai kebijakan ini hanya dimanfaatkan oleh ASN untuk menambah liburannya,” tegas Indra.

Makanya harus dipastikan dan perlu diawasi oleh masing-masing kepala OPD terhadap ASN di OPD nya ketika akan melaksanakan WFH. “Sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita memberikan keringanan bagi ASN melakukan WFH”, pungkasnya.

Baca Juga:  H Misno Ajak Mahasiswa Berkontribusi untuk Bengkalis
Artikel ini telah dibaca 202 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tutup MTQ ke-51Tingkat Kabupaten, Bagus Santoso Ingatkan MTQ Harus Jadi Gerakan Membumikan Al Quran

22 November 2026 - 20:43 WIB

Tekanan Fiskal Daerah, Fakhtiar Qadri Tetap Tampung Aspirasi Lewat Reses

21 November 2026 - 06:13 WIB

MEMBANGUN DESA TAK CUKUP DENGAN ASPAL DAN ANGGARAN: Menguji Partisipasi Warga di Pedekik dan Sungai Batang

19 November 2026 - 12:05 WIB

Ketua RT bersama masyarakat berdiskusi tentang rencana usulan pembangunan desaWarga bersama ketua RT bermusyawarah membahas usulan dan kebutuhan pembangunan desa.

Jalan Tenggelam di Desa Kelemantan: Ketika Warga Pinggiran Harus Bertaruh Dengan Pasang Air

29 Oktober 2026 - 23:15 WIB

Jejak Kasus Dana Desa Sukamaju, Dari Protes Warga ke Penyidikan Polisi

15 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa Sukamaju senilai Rp 241 juta di Kabupaten Bengkalis

INPEST Desak KKP Tunda Pembayaran Proyek Kampung Nelayan Bengkalis Rp 7,3 Miliar

5 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Pembangunan KNMP di Desa Kuala Alam, Bengkalis, yang disorot INPEST
Trending di Sorot