Prodesanews.com | Bengkalis – Gangguan distribusi air bersih di Bengkalis kembali memicu tekanan keras DPRD terhadap PDAM Tirta Terubuk. Dalam rapat lintas komisi, Senin (6/4/2026), dewan memberi tenggat tiga bulan untuk menyelesaikan persoalan yang belum tertangani.
Untuk ketiga kalinya dipanggil, manajemen PDAM kembali menjalani evaluasi terbuka. Namun hingga kini, langkah konkret belum terlihat, sementara pelayanan di lapangan masih terganggu.
Kondisi tersebut diperburuk keadaan sumber air baku yang belum pulih dan mengalami sedimentasi lumpur. Situasi ini membuat distribusi tidak stabil, sekaligus menunjukkan lambatnya respons penanganan di tingkat teknis maupun manajerial.
Dari sisi kebijakan, DPRD menilai tidak ada lagi ruang untuk pengulangan alasan dalam penanganan krisis tersebut. Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, menegaskan yang dibutuhkan adalah keputusan yang segera dijalankan.
“Air adalah kebutuhan pokok. Tidak ada ruang untuk alasan yang terus diulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlambatan penanganan tidak hanya berdampak pada layanan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap PDAM.
“Kalau terus begini, bukan hanya air yang tidak mengalir, tapi kepercayaan publik juga ikut hilang,” katanya.
📸 Fakhtiar Qodri.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Rendra Wardana menilai pembahasan berulang tidak diikuti perbaikan di lapangan. Dari kondisi itu, DPRD memberi batas waktu tiga bulan sebelum evaluasi lanjutan diambil.
“Tiga kali rapat, tapi tidak ada pergeseran. Kami beri waktu tiga bulan; jika tidak ada hasil, mundur adalah konsekuensi,” ujarnya.
Selain kinerja operasional, ia juga menyoroti persoalan waduk yang mengalami sedimentasi dan belum ditangani secara strategis.
Sementara itu, dari perspektif kerja lapangan, Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Firman, menilai PDAM masih bergerak lambat di tengah situasi krisis.
“Kalau hal sederhana saja tidak bergerak, bagaimana mau bicara solusi besar,” ujarnya.
Pandangan serupa juga muncul terkait kesenjangan antara perencanaan dan realisasi. Anggota Komisi II lainnya, Hendra Jeje, menilai kebutuhan masyarakat tidak sejalan dengan lambatnya eksekusi di lapangan.
“Rencana terus ada, tapi hasil tidak terlihat. Masyarakat butuh air hari ini, bukan janji,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD meminta PDAM membuka kondisi teknis dan keuangan secara transparan serta menyusun peta kerja dengan target waktu terukur, baik jangka pendek maupun panjang.[pnc/ril]
