BPOM Pekanbaru Siap Dukung dan Fasilitasi UMKM di Riau

Oleh: redaksi Ekonomi | Minggu, 11 Juli 2021 - 14:18:00 WIB

BPOM Pekanbaru Siap Dukung dan Fasilitasi UMKM di Riau

Foto : UMKM Pekanbaru

Prodesanews.com | Pekanbaru - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, siap mendukung dan memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Riau.

'Kami Balai BPOM Pekanbaru siap mendukung dan fasilitasi UMKM yang ingin produk pangan olahannya mendapatkan izin edar BPOM,' kata Kepala BPOM Pekanbaru, Yosef Dwi Irwan, dilansir suaraaktual.co, Minggu (11/7/2021).

Sekedar informasi, ada beberapa insentif dukungan BBPOM Pekanbaru kepada UMKM, yaitu : pendampingan sampai dengan terbit izin edar, pengujian sampel gratis.

'Khusus untuk pengurusan ini ada kuotanya,' sebut Yosef.

Kemudian, ada juga diskon 50 Persen untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), misalnya produk daging dan olahannya seperti Abon serta Dendeng.

'Biaya PNBP pendaftaran Rp500 ribu, maka dengan adanya insentif ini. Masyarakat cukup membayar PNBP sebesar Rp250 ribu untuk 5 tahun izin edar produk,' jelas Yosef.

Selain itu, sebut Yosef, pihaknya juga siap jemput bola, untuk UMKM yang selama ini kesulitan melakukan pendaftaran secara elektronik.

'Dimana pun warga yang ingin mendaftar, tapi kesulitan melalui secara elektronik. Kami siap jemput bola,' ujar Yosef.

Lebih jauh, jelas Yosef, kualifikasi UMKM yang masuk adalah berdasarkan nilai investasi pada saat pengurusan NIB di OSS DPMPTSP, Kabupaten/kota setempat.

'Asal pada NIB tercantum IUMK, maka masuk ktiteria yang dapat insentif, dan merupakan pangan olehan yang dikemas, bukan pangan siap saji,' urai Yosef.

'100 persen gratis, kecuali untuk pembayaran izn edar berupa PNBP langsung setor ke negara,' kata Yosef.

Sedangkan, bagi UMKM yang belum memiliki NIB. Dikarenakan rata-rata perizinan hanya pada level kecamatan.  Karena kalau NIB legalitas berupa CV/ PT.

'Sekarang sudah pemberlakukan OSS, untuk percepatan dan integrasi perizinan, pengurusan mudah dan cepat di DPMPTSP kabupaten/kota dan ini gratis pula, bisa dikoordinasikan dengan DPMPTSP terkait hal ini,' saran Yosef.

'Untuk pengurusan UMKM, tak perlu CV atau PT, perorangan juga bisa. Karena saat ini didorong simplifikasi dan kecepatan perizinan dalam mendukung iklim investasi dan gerakan ekonomi kerakyatan melalui UMKM,' tambah Yosef.***(Ril)

 

 

 

  Print Berita

Redaksi menerima kiriman berita dan foto. Bagi yang berminat silahkan kirim berita dan foto Anda ke email:[email protected]

Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook