Menu

Mode Gelap

Hukrim · 19 Mar 2022 21:30 WIB ·

Akhirnya Petani KKPA Kecamatan Bantan Laporkan Koperasi Meskom Sejati Ke Polda Riau


 Teks foto : Istimewa. Perbesar

Teks foto : Istimewa.

PRODESANEWS.COM | BENGKALIS – Kisruh antara kelompok Petani Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) Desa Bantantua dan Desa Jangkang, dengan pihak Koperasi Meskom Sejati (KMS), akhirnya bergulir ke ranah hukum. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang perwakilan petani, Sulaiman. Ia mengatakan, para petani telah melalui beberapa kali rapat, dan bersepakat untuk melaporkan Pengurus KMS ke penegak hukum.

“Benar, kita memang telah bersepakat untuk membawa ini ke ranah hukum, dan kami para petani, setelah melakukan rapat-rapat, juga bersepakat memberi kuasa kepada saudara Norizan dan Viktor Tumangkeng, untuk mewakili petani. Langkah ini kami ambil, setelah pihak koperasi (KMS-red) tidak dapat memberikan penjelasan tentang penyelesaian hak-hak petani. Kami melihat, tidak ada itikat baik dari mereka (pengurus koperasi). Sudah beberapa kali dilakukan mediasi, tapi hasilnya, jauh dari harapan. Oleh karena itu, kami menilai, bahwa hukumlah yang dapat menyelesaikan ini,” kata Sulaiman, Sabtu (19/03/2022).

Pernyataan Sulaiman di benarkan oleh Norizan. Dia bersama Viktor Tumangkeng, memang telah diberi kuasa untuk menyelesaikan persoalan petani dengan pihak KMS, melalui jalur hukum.

“Ya, Saya bersama Viktor telah diminta oleh masyarakat, dan beberapa waktu lalu, kita memang secara resmi telah melaporkan pengurus KMS ke Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Riau beberapa waktu yang lalu. Laporan ini kita buat, karena pengurus koperasi tidak melaksanakan kewajibannya secara sungguh-sungguh kepada petani, khususnya kelompok petani pola KKPA yang terdapat di Desa Bantantua dan Desa Jangkang. Hampir setahun lamanya, hak-hak petani tidak disalurkan oleh koperasi, sehingga para petani bangkit untuk menuntut haknya. Bukan sekedar menuntut pembayaran hak, petani juga menginginkan agar 2 desa, yaitu Bantantua dan Jangkang, dilepaskan keanggotaannya dari koperasii, dan berdiri sendiri,” ungkap Norizan.

Baca Juga:  Ayah Bejat Ini Perkosa Anak Tiri Sejak Umur 12 Tahun

Lebih jauh Norizan mengungkapkan, bahwa bukan hanya soal pembayaran hak petani yang diabaikan, tapi juga hal-hal yang terkait dengan perawatan kebun. Menurutnya, petani setiap tahun dibebankan membayar uang perawatan yang cukup besar untuk setiap kapling. Namun, sepanjang pengetahuannya, kebun tidak pernah dirawat sejak tiga tahun lalu.

“Coba bayangkan, kalau untuk satu kapling saja biayanya cukup besar, maka jika kita kalikan dengan jumlah petani yang demikian banyak, tentu jumlah uang yang diduga digelapkan, jumlahnya besar sekali,” pungkas Norizan.

Terpisah, penerima kuasa lainnya Viktor Anderson Tumangkeng, membenarkan apa yang diungkapkan oleh Norizan. Menurutnya, masyarakat, khususnya yang berada di 2 desa, yakni Bantantua dan Jangkang, sudah kehabisan rasa sabar, dengan dugaan kecurangan yang dilakukan para pengurus koperasi KMS.

“Kekuasaan tertinggi dalam koperasi itu berada di tangan anggota, mestinya pihak koperasi menyelesaikan hak-hak anggota secara layak dan menjadi tugas utama pengurus. Karena, tanpa anggota, tidak akan ada pengurus koperasi. Dalam struktur koperasi juga ada dewan pengawas, yang fungsinya mengawasi kinerja koperasi, tapi semuanya seakan tidak berfungsi. Fakta yang terjadi, pihak koperasi justru lebih mengakomodir kepentingan perusahan, ketimbang kepentingan anggota. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pengurus. Belum lagi kalau kita berbicara tentang nepotisme pengurus koperasi, dimana pengurus KMS, hanya diisi oleh kelompok tertentu,” beber Viktor.

Lanjutnya lagi, sikap pengurus koperasi ini membuat kesabaran masyarakat habis. Masyarakat kemudian melakukan rapat dan sepakat memberikan kuasa kepadanya dan Norizan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum.

“Akhirnya setelah mendapatkan kuasa dari masyarakat, pada tanggal 17 Desember 2021 lalu, maka kita melaporkan perbuatan pengurus koperasi, khususnya terkait dengan adanya dugaan penipuan dan penggelapan hak-hak petani. Kita bersyukur, laporan kita ditanggapi dengan baik oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Riau. Beberapa waktu lalu, kami sudah dipanggil, untuk dimintakan klarifikasi terkait laporan yang kami masukkan. Bahkan kami juga mendengar bahwa kasus ini terus bergulir, dan menurut informasi yang kami peroleh, bahwa sejumlah pengurus KMS juga telah dipanggil oleh pihak Polda Riau. Soal siapa yang dipanggil, kami tidak mengetahuinya dengan persis, mungkin saja para petinggi koperasi, bisa saja ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, atau yang lainnya. Untuk lebih jelas, silakan kawan-kawan media konfirmasi langsung ke Polda saja. Kami cuma berharap, dengan proses hukum yang berlangsung ini, maka hak-hak masyarakat akan terlindungi dengan baik,” harap Viktor Tumangkeng.*(ril)

Artikel ini telah dibaca 202 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Miliki Sabu 11,4 Gram, Warga Kelurahan Duri Barat Ini Akhirnya Dibekuk

12 Agustus 2022 - 13:45 WIB

Judi Online, MY Warga Duri Barat Ditangkap Satreskrim Polres Bengkalis

12 Agustus 2022 - 09:59 WIB

Saat Diamankan, Warga Desa Bantan Tua Ini Simpan Sabu Dalam Mulut dan Sampul Hp

4 Agustus 2022 - 16:26 WIB

JPU Kejari Bengkalis Antar Dua Anak Dibawah Umur Jalani Rehabilitasi BNN

3 Agustus 2022 - 15:50 WIB

Tim Ditresnarkoba Polda Riau Amankan Residivis dan 200 Butir Ekstasi Siap Edar

28 Juli 2022 - 15:10 WIB

Edarkan Ganja, Mahasiswa Fisip Dibekuk Tim Ditresnarkoba Polda Riau

28 Juli 2022 - 14:24 WIB

Trending di Hukrim