PHRI Bengkalis: Tingkat Hunian Hotel Turun Drastis
Berita Sebelumnya
- Rehap Kantor Desa, Kabid DPMD Bengkalis Erdila Kasi Penjelasan
- Forkopimda Bengkalis Tinjau Posko Penanggulangan Covid-19 Di Kecamatan Rupat
- Kemendes: Masyarakat Terima BLT Dana Desa Sebelum 24 Mei
- Rapat BLT Kampung Teluk Masjid Berakhir Kisruh.
Berita Terkait
- Bengkalis Belum Berencana Tetapkan PSBB
- 68 Persen Lebih ODP di Kabupaten Bengkalis Tuntaskan Karantina Mandiri
- Demokrat Bengkalis Bagikan 1000 Masker dan Hand Sanitizer ke Masyarakat
- Disparbudpora Bengkalis Kembangkan Objek Pariwisata Negeri dengan Event
- Warga Duri Positif Covid Dinyatakan Sembuh
- Pemuda Pancasila Bantan Bagi-bagi Masker Loreng Orange
BENGKALIS - Sektor jasa perhotelan di Bengkalis merasakan nampak dari wabah virus Corona yang saat ini melanda. Dimana jumlah kunjungan tamu di sejumlah hotel Bengkalis turun drastis.
Hal ini diungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bengkalis Jefry Tumangkeng. Menurut dia hunian kamar hotel saat ini hanya lima persen sejak wabah corona melanda.
Meskipun tingkat hunian turun, sejauh ini belum ada hotel yang melakukan penutupan. Namun sejauh ini sudah ada beberapa hotel mulai merumahkan pekerjanya.
"Kemarin kami rapat, dimana dengan hunian yang menurun drastis ini. Sebagian kawan kawan kita mulai merumahkan karyawannya, namun kalau hotel yang kami kelola yakni hotel Panorama belum merumahkan karyawan, hanya mengurangi jam kerja," terang Jefry.
Penurunan hunian hotel sudah terjadi sejak sebulan lalu dari awal Maret kemarin. Bahkan ada dihari tertentu hotel tidak ada pengunjung sama sekali.
"Seperti hotel kita saja kemarin hanya dua kamar yang terisi. Padahal dikondisi biasanya bisa sepuluh kamar setiap harinya," terangnya.
Menurut dia, sampai saat ini pemilik hotel masih mencoba bertahan hingga bulam Mei mendatang. Jika kondisi masih seperti ini mungkin akan ada hal hal atau kebijakan lain yang akan diambil pemilik hotel.
"Kita dari PHRI sudah rapat dan rencananya kita akan menyurati Plh Bupati Bengkalis agar memberikan pembebasan pajak daerah, retribusi sampah dan PBB karena dengan kondisi saat ini memberatkan. Begitu juga untuk terkait listrik kita juga berharap nanti pemerintah bisa menyampaikan kepada PLN untuk memberikan keringanan," terangnya.
Print Berita