Sidang Paripurna Dewan, 2 Ranperda di jadikan Perda dan 1 jadikan Saran

Oleh: redaksi Pemerintahan Daerah | Kamis, 20 Juni 2019 - 20:42:48 WIB

Sidang Paripurna Dewan, 2 Ranperda di jadikan Perda dan 1 jadikan Saran

Teks foto : Febriza Luwu serakan hasil dari ranperda pembentukan PDAM Tirta Terubuk

BENGKALIS – Dengan di pimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) H Abdul Kadir dengan di hadiri oleh 31 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Perwakilan dari Bupati Bengkalis Asisten 3 Pelaksana Tugas (Plt) Mariansyah Umar, Organisasi Pemerintan Daerah Kabupaten Bengkalis, Perwakilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis dan Perwakilan PT Bank Riau Kepri.

Rapat Paripurna hari ini, Selasa 18 Juni 2019 menyampaikan hasil dari panitia khusus (Pansus) rancangan peratuaran daerah (Ranperda) pada tiga item yang di sampai pada persidangan hari untuk di jadikan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Yang pertama untuk di jadikan Perda antara lain, Ranperda penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri, dua Ranperda monitoring dan identifikasi permasalahan BUMD pada PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) dan ketiga Ranperda perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 1994 tentang pembentukkan PDAM Tirta Terubuk.

Untuk penyampaian tiga ranperda tersebutuk, sebagai juru bicara ranperda penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri yang pertama ini oleh Heri dari Partai Golongan Karya (Golkar). Untuk ranperda monitoring dan identifikasi permasalahan BUMD pada PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) pansus yang kedau dengan juru bicaranya Indra Sukmana dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan ketiga ranperda perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 1994 tentang pembentukkan PDAM Tirta Terubuk dengan juru bicaranya Febriza Luwu atau dengan pangilan sehari-hari Ica.

Setiap pansus di berikan kesempatan unruk menyampaikan hasil pansus tersebut berupa ranperda untuk di jadikan perda oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan di setujui oleh anggota dewan yang hadir sebanyan 31 orang pada saat persidangan.

Yang pertama pada penyampaian ranperda penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri yang pertama ini oleh ketua pansus Heri dari Partai Golkar ini adalah penyertaan modal kepada PT Bank Riau Kepri untuk menambahkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis.

Untuk dikatahuai kita bersama, bahawasannya Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah meyertakan modalnya pertama kali patahun 2012 sebesar 20 miliar sehingga sampai pada tahun 2018 lalu sebesar 121 miliar lebih.

“Berarti pemerintah Kabupaten Bengkalis enam tahun berturut tidak pernah lagi meyertakan lagi modal kepada PT Bank Riau Kepri dan di sebabkan itu, dua tahun berturut penerimaan Deviden untuk Kabupaten Bengkalis merurun”, sebut Heri.

Dari sebab di ataslah panitia khusus mengambil langkah untuk menambah peryertaan modal kepada PT Bank Raiu Kepri akan meningkatkan lagi penerimaan pendapatan asli daerah kita lagi.

Dari pada itu kami dari panitia khusus akan meminta kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyertakan modalnya lagi sebesar 300 miliar secara bertahap dengan di sesuaikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis. Dari penyertaan modal kepada PT Bank Riau Kepri ini untuk CSR nya dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis.

“Kami berharap kepada PT Bank Riau Kepri untuk mengelolanya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku”, harap Pansus.

Selanjutnya penyampaian ranperda monitoring dan identifikasi permasalahan BUMD pada PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang sudah velit dan belum memberikan pesangon kepada perkerja yang di pemberhentian kerja (PHK) oleh PT BLJ pada saat velit tersebut. Pekerja sampai pada saat ini belum menerima pesangon tersebut, dari panitia khusus yang sudah melakukan pekerja dan dapat menyimpulkan untuk pembayaran pesangon tersebut harus menjual aset-aset PT BLJ dan bisa juga bersumber dari penyertaan modal dari Kabupaten Bengkalis.

“Untuk menyelesaikan masalah ini kami berharap kepada PT BLJ untuk dapat menjualkan aset-aset yang ada pada perusahaan saat sekarang ini. Untuk dalam menyelesaikan pesangon perkerja”, harap Pansus.

Dari persidangan ini, kami berharap kepada Direktur PT BLJ untuk dapat mengambil langkah khusus untuk dalam mengangkat lagi semangat perkerja untuk menciptakan PT BLJ lebih maju lagi di masa yang akan datang.

“PT BLJ harus dapat mencari langkah-langkah yang khusus dalam mengatasi masalah pada saat ini. Serta ambil steragi yang bagus dalam memajukan PT Bumi Laksamana Jaya untuk masa yang akan datang”, harap pansus.

Pada kesempatan ini juga panitia khusus mengingat kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis kalau mau melakukan investasi lagi kepada PT BLJ untuk membentukan tim investasi dan harus memperhatikan dulu apakah sudah layak untuk dilakukan investasi.

“Untuk investasi kepada PT BLJ harus dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku supaya tidak terjadinya kesalahan seperti yang telah lalu”, ingat Pansus.

Pada kesempatan ini kami menyarankan juga kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dapat melakukan pengawasan kepada pada PT BLJ pada kegiatan yang strategis.

“Berilah pengwasan khusus untuk PT BLJ dengan investasi atau modal yang di sertakan supaya tidak ada lagi kegiatan yang melanggar hukum”, tambah nya.

Seterusnya di lanjutkan dengan yang ketiga ranperda perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 1994 tentang pembentukkan PDAM Tirta Terubuk sebagai juru bicaranya febriza luwu. Pada kesempatan itu juga pansus dan OPD tarkait merubahkan bukan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bengkalis  karena PDAM kita telah ada pada tahun 1994.

Dari hasil kesimpulan dari pansus dapat menyimpulkan, kepada saudara Bupati Bengkalis untuk dapat cepat menindak lanjuti ranperda ini untuk menjadi Perda Kabupaten Bengkalis. Selajutnya dengan ada PDAM ini dapat menyediakan air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkontinitas dalam menyediakan kebutuhan masyarakat.

Dengan terbentuknya PDAM ini dapat untuk dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal yang berkulitas dan kuantitasnya bisa di pakai keahliannya.

“Kami berharap kepada pemerintah dearah khususnya OPD terkait untuk dapat mengali lagi asli daerah untuk menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis”, harap pansus.

Pada kesempatan itu juga Nanang Hardianto memberikan keritik dan saran kepada PDAM Kabupaten Bengkalis yang berada di Duri untuk dapat lebih di tingkatkan pada penyediaan air bersih kepada masyarakat. Sebab saya banyak mendapat laporan dari masyarakat di Duri khususnya kelurahan Air jamban, Titian Antui dan kelurahan Gajah Sakti.

“Pada kesempatan ini untuk dapat melakukan perubahan dan perbaikan dengan penyendiaan air bersih yang berkualitas dan berkuatitas serta dengan tekanan air yang di suplenya lebih besar lagi”, saran Nanang dari Partai Demokrat.

Dengan sudah berakhir pembacaan ranperda dan di serakan kepada pimpinan sidang Paripurna pada hari ini H Abdul Kadir. Selanjutnya di serahkan kepada perwakilan Bupati Bengkalis untuk di baca terlebih dahulu.

Terakhir dibacakan, dua di jadikan perda Kabupaten Bengkalis dan untuk Pt BLJ di jadikan sebagai saran. (AT)

 

 

  Print Berita

Redaksi menerima kiriman berita dan foto. Bagi yang berminat silahkan kirim berita dan foto Anda ke email:prodesanews@gmail.com

0 Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook