Mendes PDTT Perjuangkan Kenaikan Gaji Pendamping Lokal Desa

Oleh: redaksi Nasional | Sabtu, 12 Januari 2019 - 11:00:13 WIB

Mendes PDTT Perjuangkan Kenaikan Gaji Pendamping Lokal Desa

JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyoroti pendapatan (gaji) Pendamping Lokal Desa (PLD). Ia akan memperjuangkan kenaikan pendapatan Pendamping Lokal Desa yang saat ini masih berstandar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam akun instagramnya @ekoputrosandjojo Menteri Eko menuliskan peran besar Pendamping Lokal Desa dalam mensukseskan program dana desa. Menurutnya, kerja keras dan dedikasi Pendamping Lokal Desa inilah yang menyebabkan kenaikan gaji mereka perlu diperjuangkan.

"Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi para Pendamping Lokal Desa dan para perangkat desa. Karenanya kita terus memperjuangkan kenaikan pendapatan mereka," tulis Menteri Eko dalam akun instagramnya, Kamis (10/1).

Ia mengatakan, upaya kenaikan gaji Pendamping Lokal Desa telah dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan sejumlah menteri kabinet kerja lainnya di Jakarta, Rabu (9/1). Yang mana salah satu pembahasan yang didorong dalam rapat tersebut adalah mengenai kenaikan pendapatan Pendamping Lokal Desa dan Perangkat Desa. "Doakan berhasil," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Eko mengakui bahwa para pendamping memiliki tugas dan wewenang cukup berat. Terlebih para pendamping juga ada yang turut mendampingi lebih dari satu desa, dengan medan cukup jauh. Meski demikian, ia meminta para pendamping tidak menjadikan tugas pendampingannya sebagai beban. Ia mengajak para pendamping untuk membantu warga desa secara maksimal, sembari melihat peluang-peluang untuk menjadi pengusaha.

"Mereka (para pendamping) bisa melihat peluang dengan melihat potensi-potensi di desa. Suatu saat bisa jadi pengusaha kecil, pengusaha besar, yang saat ini membantu pendampingan, yang suatu saat bisa memberikan pekerjaan untuk masyarakat," ujarnya.

Sumber : kemendesa.go.id/AT

 

  Print Berita

Redaksi menerima kiriman berita dan foto. Bagi yang berminat silahkan kirim berita dan foto Anda ke email:prodesanews@gmail.com

1 Komentar

  1. M. Ansiga
    M. Ansiga 13 Januari 2019 - 19:37:06 WIB

    tapi Pemerintah Desanya ada kurang bahkan tidak respec terhadap pendampingan,apalagi level PLD,ini karena mereka merasa 'besar kepala' dgn regulasi di Daerah dan mereka juga sudah di latih. Contoh: tahapan dan alur perencanaan di buat sesuka Pemdes,RKP daja ada yg nnti bulan Januari TA berjalan,tanpa melibatkan unsur masyarakat, perubahan APBDesa dsb....Pld Talaud,Sulut.

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook