Sidang Pencemaran Nama Baik Bupati Bengkalis, Toro Dituntut 1.6 Tahun Penjara, Denda 100 Juta

Oleh: redaksi Hukrim | Selasa, 08 Januari 2019 - 21:04:12 WIB

Sidang Pencemaran Nama Baik Bupati Bengkalis, Toro Dituntut 1.6 Tahun Penjara, Denda 100 Juta

Persidangan kasus pencemaran nama baik Bupati Bengkalis

PEKANBARU-  Persidangan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Bupati Bengkalis Amril Mukminin dengan terdakwa Toro ZD pimpinan redaksi salah satu media online di Riau kembali di gelar di PN Pekanbaru. Dalam sidang yang digelar, Senin (07/01/19) ini Toro dituntut hukuman 1,6 tahun dan Denda sebesar Rp 100 juta.

Tuntutan terhadap terdakwa ini dibacakan Jaksa Penuntut umum (JPU) Syahril dan Wilsa. Toro dinilai telah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 46 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

JPU dalam persidangan tersebut mengatakan Toro terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Untuk itu terdakwa Toroziduhu Laia dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

“Selain penjara, Toro juga wajib membayar denda sebesar Rp100 juta. Denda itu dapat diganti hukuman kurungan selama 3 bulan,” terang JPU.

Atas tuntutan tersebut, Toro berkoordinasi dengan Penasehat Hukumnya. Dia menyatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis. Hakim mengagendakan sidang pembacaan pledoi pada pekan depan.

Sementara itu kasus ini bergulir ke ranah hukum karena pemberitaan yang sangat menyudutkan Amril Mukminin dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos Bengkalis tahun 2012. Terdakwa dinilai telah memberondong pemberitaan yang menyudutkan bupati Bengkalis. Upaya mediasi dan pertemuan sudah dilakukan dan terdakwa sudah diingatkan pula, tapi ini tidak diindahkan.
Akhirnya Amril Mukminin yang juga merupakan Bupati Kabupaten Bengkalis melaporkan Toro ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana.

“Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik melalui Media Masa dan Elekronik”. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 atau pasal 27 jo 45 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Atau sesuai dengan laporan PolisiNo.LP/10/I/2017/SPKT/Riau, tertanggal 07 Januari 2017. (rls)

  Print Berita

Redaksi menerima kiriman berita dan foto. Bagi yang berminat silahkan kirim berita dan foto Anda ke email:prodesanews@gmail.com

0 Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook