DPRD Kabupaten Bengkalis Sahkan Perda Perubahan APBD 2018

Oleh: redaksi Pemerintahan Daerah | Jumat, 16 November 2018 - 10:19:15 WIB

DPRD Kabupaten Bengkalis Sahkan Perda Perubahan APBD 2018

Teks foto: Penyerahan laporan perubahan APBD 2018

BENGKALIS -- Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 akhirnya disahkan pada Jumat malam tadi (28/09/18), pada rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

Rapat yang dimulai pada pukul 23.00 Wib ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Abdul Kadir. Dihadiri oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Daerah Bengkalis Bustami HY, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Bengkalis Hj. Umi Kalsum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bengkalis H. Heri Indra Putra, Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis Maryansyah Oemar, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Selain yang hadir juga dihadirkan oleh 31 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam pengesahan APBD Perubahan tahun 2018.

Perubahan APBD Bengkalis 2018 disahkan sebesar Rp. 3.505.910.789.791, sebelumnya sebesar Rp. 3.632.360.005.737 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 126.449.215.946.

Juru bicara Badan Anggaran Sofyan dari Partai PDIP memberikan masukan terkait Perubahan Anggaran Pendapantan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 tersebut. Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyelesaikan hak-hak pegawai daerah Kabupaten Bengkalis baik insentif, gaji, dan tunjangan lainnya. Kemudian, kepada Bappeda untuk terus menggali potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan-kegagalan dalam mencapai dana perimbangan.

"Selain itu, Kesepakatan terkait Perubahan APBD tahun 2018 ini diharapkan untuk benar-benar diakomodir dan direalisasikan oleh pemeritahan daerah kita", Ungkap Sofyan.

Sebelum dilakukan pengesahan APBD Perubahan, Ketua DPRD meminta kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh juru bicara (Jubir) H. Zamzami, Fraksi Golongan Karya (Golkar) oleh Syahrial ST, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh H. Azmi, kemudian jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh Daud Gultom, dari Partai Demokrat oleh dr. Morison Bationg Sihite, dari Fraksi Gerindra Garuda Yaksa oleh Adihan, dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan oleh Pipit lestari.

Secara keseluruhan, semua fraksi menyetujui penetapan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan APBD Bengkalis Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Bengkalis Tahun Anggaran 2018.

Namun ada beberapa saran yang disampaikan oleh anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dari Daud Gultom Fraksi PDIP yang meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan perawatan Jalan Gajah Mada di Duri yang saat ini sudah rusak parah dan sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat setempat atau yang melewat jalan ini maupun dari luar daerah Bengkalis sejak lama dulu.

Adihan, dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk segera menyelesaikan pembayaran dana ADD kepada Kepala Desa untuk tahun 2018 atau pun 2017.

Kemudian, Hj. Aisyah meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk kedepannya memperhatikan gaji tenaga sukarela kesehatan yang berada di Puskesmas Kecamatan atau Desa, yang telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Sofyan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, meminta kepada Bupati setelah pengesahan Perubahan APBD tahun 2018 memerintahkan kepada OPD terkait  untuk segera melaksanakan perbaikan jalan poros yang ada di Kabupaten Bengkalis.

"Hal ini dikarenakan akses jalan bagi masyarakat terganggu dan berimbas kepada ekonomi masyarakat, kesehatan, pelayanan dan sebagainya. Dan diharapkan di  tahun 2019 nanti Pemerintah Daerah bisa mengembalikan anggaran guru Madrasah ke anggaran semula",Ujar Sofyan.

Sependapat dengan Bapak Sofyan, H. Azmi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta agar anggaran untuk guru madrasah dikembalikan ke usulan semula. Selain itu, beliau juga meminta Bupati untuk memperhatikan masalah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Diharapkan sekali untuk supaya memperbanyak program pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Pada kesempatan itu, Bupati Bengkalis dalam sambutannya mengatakan, tahap pembahasan dan penyelesaian rancangan perubahan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018 telah melalui mekanisme politik dan tekhnokratik.

Baik dengan formulasi kebijakan anggaran yang mengutamakankan aspek prioritas, efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap ketersediaan sumber pendapatan, maupun pendekatan perencanaan operasional anggaran dengan mengedepankan aspek tekhnis perencanaan dan kesediaan waktu pelaksanaan yang tersisa sampai akhir tahun 2018 ini.

"Tentu hal ini di dasari oleh kita semua, khususnya Anggota DPRD, sehingga apa-apa yang direncanakan dan diusulkan dapat diakomodir secara baik melalui proses yang sangat komunikatif dan kooperatif. Adapun berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, sehingga Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018 dapat ditetapkan sesuai waktu yang sudah di sepakati", ungkap kepala Daerah Bengkalis.

Selanjutnya, kami juga menghargai sikap keterbukaan dari DPRD Kabupaten Bengkalis, baik pada saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan khususnya saat pembahasan dengan seluruh perangkat daerah dengan cara mengundang sekali Kepala Dinasnya.

"Selama proses pembahasan, kami telah menerima tanggapan, saran maupun koreksi dari bapak dan ibu anggota dewan yang terhormat, hal ini dirasakan sangat membantu kami dalam menyelesaikan tahapan-tahapan yang sangat penting pelaksanaan anggaran dengan telah disahkannya perubahan APBD ini", ucap Amril Mukminin.

Lebih lanjut lagi beliau berharap, apa yang telah disepakati ini untuk dapat di segera kita tindaklanjuti sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku, yakni penyampaian kepada Gubernur Riau dan pembahasan dengan tim anggaran Pemerintah Provinsi Riau.

"Agar selanjutnya dapat disempurnakan dan segera kita laksanakan, karena hal ini sangat penting, sebenarnya bukanlah apa yang termaktub dalam dokumen APBD tetapi realisasi program dan kegiatan tersebut,” ujarnya dalam menutupi.

Dalam hal ini, Ketua DPRD Bengkalis berterima kasih kepada seluruh komisi yang telah bekerja keras dalam melakukan pembahasan terkait Perubahan APBD 2018 sehingga bisa dibawa ditingkat Banggar dan kemudian disahkan. Apresiasi juga disampaikan kepada Sekretaris Dewan Radius Akima dan staff yang telah memfasilitasi rapat tersebut hingga selesai dan terlaksana dengan baik.

Sebelum rapat ditutup Abdul Kadir mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat merealisasikan dana yang telah dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan secara maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Sehingga dana ini dapat diserap oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan memperlancar jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis", Ujar beliau.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis juga mengingatkan kepada Bupati pada rapat pembahasan Anggaran 2019 nantinya agar bisa melibatkan langsung kepala OPD terkait supaya bisa bekerja semaksimal mungkin, Harapannya agar ada kerja sama yang  baik antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan program pemerintahan di Negeri Terubuk ini.(AT)

 

 

 

  Print Berita

Redaksi menerima kiriman berita dan foto. Bagi yang berminat silahkan kirim berita dan foto Anda ke email:prodesanews@gmail.com

Komentar

Komentar Facebook