Rentenir Marak, Seratus BUMDes di Riau Bakal Berubah Nama

Oleh: redaksi Ekonomi | Minggu, 11 Februari 2018 - 21:04:21 WIB

Rentenir Marak, Seratus BUMDes di Riau Bakal Berubah Nama

Ilustrasi/Net

PEKANBARU -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau menilai, aktivitas rentenir di wilayah ini masih marak. Untuk itu, OJK memberlakukan aturan baru khusus untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di bidang simpan pinjam.

BUMDes berganti nama menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). "Akan bertransformasi menjadi LKM, ada 100 (BUMDes, red) yang akan berubah di Riau," kata Pelaksana tugas Kepala OJK Riau Yusri.

Dengan perubahan bentuk BUMDes menjadi LKM, diharapkan bisa membantu simpan pinjam masyarakat. Artinya LKM bisa memberikan pembiayaan terutama kepada mereka yang masih berhubungan dengan rentenir.

Dikatakan Yusri Bumdes yang berubah status adalah badan yang layak dan sudah dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan program kerja bidang sosial.

Upaya ini dinilai Yusri akan membantu pemerintah untuk memberantas praktik rentenir atau lembaga pembiayaan tidak resmi yang dapat merugikan masyarakat karena menerapkan bunga sangat tinggi.

Untuk memaksimalkan peran 100 LKM ini, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pasar, akan menyasar wilayah kantong-kantong rentenir beroperasi selama ini.

Terkait pengawasan, Ia menambahkan LKM akan berada langsung di bawah OJK, sementara terkait penjaminan dana nasabah akan bekerja sama dengan lembaga penjaminan.

"Jamkrida kami ajak dan sudah komitmen untuk membantu," pungkasnya.

Ia juga optimis dengan program percepatan ini, potensi perekonomian di Riau untuk lebih berkembang terbuka karena di desa banyak dana yang bisa dikelola dan dimaksimalkan untuk membangun pemberdayaan masyarakat lewat dana desa yang digulirkan.

LKM beroperasi di Indonesia sejak keluarnya UU No1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga pembiayaan skala terkecil ini diatur modalnya lewat modal minimal Rp5 juta, yaitu Rp3 juta dari Bumdes, dan sisanya dari masyarakat dan individu di desa setempat.(snj1/AT)

Sumber : SENUJU.COM

 

 

  Print Berita

Redaksi menerima kiriman berita dan foto. Bagi yang berminat silahkan kirim berita dan foto Anda ke email:prodesanews@gmail.com

0 Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook